Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendesak penutupan perlintasan sebidang setelah kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Insiden ini dipicu oleh kendaraan yang mogok di jalur rel kereta api.
Peristiwa tragis ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka, sebagaimana dilansir dari Nasional berdasarkan data KAI hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB. Seluruh korban meninggal telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk keperluan identifikasi.
Sembilan rumah sakit di wilayah Bekasi dikerahkan untuk menangani para korban luka, termasuk RSUD Bekasi, RS Bella, hingga RS Mitra Keluarga. Kecelakaan bermula saat sebuah taksi mogok dan tertabrak KRL, yang kemudian disusul tabrakan rangkaian KA Argo Bromo Anggrek terhadap KRL yang sedang berhenti.
Politisi tersebut menegaskan bahwa sistem pengamanan perlintasan kereta api saat ini masih sangat lemah dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
"Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan perlintasan masih lemah dan berisiko tinggi. Harus ada evaluasi total, mulai dari infrastruktur, pengawasan, hingga disiplin pengguna jalan," ujar Hadi, Anggota Komisi V DPR.
Ia menambahkan bahwa ribuan titik perlintasan di Indonesia saat ini belum memiliki penjagaan yang optimal sehingga risiko kecelakaan serupa terus mengintai.
"Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga disiplin pengguna," ujar Hadi, Anggota Komisi V DPR.
Hadi juga memberikan catatan khusus mengenai kewaspadaan petugas dan otoritas transportasi yang dinilai menurun setelah masa angkutan Lebaran berakhir.
"Catatan bagi kita semua, meskipun Komisi V baru saja mengevaluasi transportasi mudik Lebaran dengan hasil yang relatif baik. Namun justru di saat tidak padat kita lengah dan kecolongan. Ini harus menjadi bahan introspeksi serius," tegas Hadi, Anggota Komisi V DPR.
Sebagai langkah konkret, Abdul Hadi mendorong percepatan pembangunan jalan layang (flyover) dan jalan bawah tanah (underpass) pada koridor jalan yang padat kendaraan. Selain itu, implementasi teknologi Automatic Train Protection (ATP) diharapkan segera dipercepat guna memastikan kereta berhenti otomatis jika terdeteksi bahaya.
