Tensi geopolitik di kawasan Laut China Selatan kembali memanas setelah militer China dilaporkan mengusir kapal perang milik Belanda. Langkah agresif Beijing ini menjadi penegasan terbaru atas klaim wilayah mereka di perairan internasional yang terus disengketakan tersebut.
Berdasarkan laporan dari Newsweek pada Kamis (28/5/2026), militer China mengerahkan taktik perang elektronik untuk menekan kapal fregat Belanda, HNLMS De Ruyter. Armada tersebut terpaksa menjauh dari kawasan sekitar Kepulauan Paracel setelah Beijing mengeklaim adanya pelanggaran batas wilayah.
Tindakan pengusiran ini memicu sorotan tajam dunia internasional terkait klaim teritorial China yang sangat luas. Sebagaimana diketahui, Beijing menggunakan dasar hukum sembilan garis putus-putus atau nine-dash line untuk menguasai hampir seluruh area di perairan strategis itu.
Pemerintah China bersikeras memiliki hak historis atas Laut China Selatan melalui penarikan garis pangkal di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Kehadiran armada militer negara anggota NATO di wilayah tersebut langsung disambut dengan protes keras dari pihak pemerintah di Beijing.
Tuduhan Pelanggaran Kedaulatan oleh China
Juru bicara militer China, Zhai Shichen, menyatakan bahwa kapal perang Belanda telah melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan nasional mereka. Ia menuduh kapal tersebut mengancam keamanan laut maupun ruang udara di sekitar posisi armada China berada.
Zhai mengeklaim bahwa kapal fregat tersebut sempat menerbangkan beberapa sortie helikopter yang memasuki wilayah udara China tanpa izin resmi. Menurutnya, aksi ini sangat membahayakan stabilitas kawasan dan berpotensi memicu terjadinya salah kalkulasi antar militer di lapangan.
Informasi spesifik mengenai armada kapal perang Belanda yang terlibat dalam insiden tersebut:
- Nama Kapal: HNLMS De Ruyter, merupakan kapal fregat pertahanan udara kelas LCF milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda.
- Bobot dan Kapasitas: Memiliki berat sekitar 6.000 ton dan dilengkapi dengan teknologi radar pertahanan udara tingkat lanjut.
- Alat Utama Sistem Senjata: Membawa helikopter jenis NH90 yang multifungsi untuk misi pencarian, penyelamatan, dan peperangan anti-kapal selam.
HNLMS De Ruyter sendiri dirancang untuk melakukan tugas perlindungan udara tingkat tinggi bagi gugus tugas maritim di berbagai kondisi medan. Spesifikasi teknis ini menjadikan kehadirannya di perairan yang disengketakan sebagai ancaman serius di mata militer China.
Bantahan Tegas dari Otoritas Belanda
Menanggapi tuduhan serius dari Beijing, pihak Angkatan Laut Belanda segera mengeluarkan klarifikasi resmi guna meluruskan duduk perkara. Juru bicara Angkatan Laut Belanda, Marinka Hiraldo Vos-van Kooten, membantah bahwa kapal mereka melanggar batas wilayah teritorial negara mana pun.
Hiraldo menegaskan bahwa operasional HNLMS De Ruyter dilakukan di perairan internasional sesuai dengan kerangka hukum laut global. Ia menyatakan bahwa kapal mereka hanya melaksanakan hak navigasi bebas yang memang dijamin bagi setiap negara di seluruh dunia.
Pihak Belanda memilih untuk tidak memberikan detail operasional lebih lanjut demi alasan keamanan misi dan keselamatan personel di lapangan. Namun, mereka memastikan bahwa setiap manuver yang dilakukan selalu mematuhi aturan internasional yang berlaku secara sah.
Legalitas Internasional dan Sengketa Wilayah
Sengketa di wilayah ini sebenarnya telah mencapai babak hukum pada tahun 2016 melalui keputusan pengadilan arbitrase di Den Haag. Putusan tersebut menyatakan bahwa mayoritas klaim China di Laut China Selatan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Meski Beijing telah meratifikasi UNCLOS sejak tahun 1996, mereka secara konsisten menolak untuk mengakui putusan arbitrase yang diajukan oleh Filipina tersebut. Sebaliknya, Belanda dan Amerika Serikat tetap memegang teguh temuan hukum itu sebagai dasar hukum internasional yang sah.
Berikut adalah ringkasan mengenai pihak-pihak yang memiliki klaim wilayah tumpang tindih di perairan Laut China Selatan:
| Klaim Utama | Negara Terkait yang Terlibat Sengketa |
|---|---|
| Klaim Historis China | Tumpang tindih dengan Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. |
| Zona Ekonomi Eksklusif | Berbatasan langsung dengan wilayah laut Brunei dan kedaulatan Indonesia. |
| Kepulauan Paracel | Menjadi titik konflik lama antara militer China dengan Vietnam sejak 1970-an. |
Data di atas menunjukkan betapa kompleksnya perselisihan di kawasan ini karena melibatkan banyak negara dengan kepentingan ekonomi dan militer yang besar. Hal ini menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan laut paling rawan konflik di dunia.
Misi Keamanan Regional di Indo-Pasifik
Pengerahan HNLMS De Ruyter ke kawasan Indo-Pasifik telah dimulai sejak April lalu untuk menjalankan misi keamanan selama lima bulan. Sebelum memasuki Laut China Selatan, kapal perang Belanda ini telah menyelesaikan latihan bersama dengan militer India dan Indonesia.
Kedutaan Besar Belanda di Manila menegaskan bahwa misi ini adalah bentuk komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi di jalur laut internasional. Mereka ingin memperkuat hubungan dengan para mitra strategis di kawasan demi menjaga stabilitas keamanan maritim dunia.
Setelah singgah di Manila, kapal tersebut terpantau melanjutkan perjalanan menuju lokasi tugas berikutnya pada awal pekan ini. Langkah Belanda ini juga pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2024 saat mereka mengawal sanksi PBB terhadap Korea Utara di Selat Taiwan.
Sorotan di Forum Shangri-La Dialogue
Ketegangan maritim ini diprediksi akan menjadi topik utama dalam agenda Shangri-La Dialogue yang diadakan di Singapura pada akhir Mei. Forum pertahanan tahunan terbesar di Asia ini akan dihadiri oleh para petinggi militer dari berbagai negara berpengaruh di dunia.
Tokoh penting seperti Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, serta Kepala Pertahanan Belanda, Onno Eichelsheim, dijadwalkan hadir untuk memberikan pidato. Publik menantikan sikap resmi negara-negara Barat dalam merespons agresi militer China yang kian meningkat di perairan tersebut.
Di sisi lain, media pemerintah China melalui China Daily melontarkan kritik pedas terhadap manuver militer asing di halaman rumah mereka. Editorial media tersebut menuding negara-negara luar hanya menggunakan isu Laut China Selatan sebagai panggung pencitraan geopolitik.
Pihak Beijing menilai langkah militer Barat sebagai upaya sistematis untuk menekan China sesuai dengan strategi Indo-Pasifik yang dirancang Amerika Serikat. China Daily menegaskan bahwa provokasi asing justru akan membuat Beijing semakin keras dalam mempertahankan hak teritorial mereka.
