Pemerintah China berhasil meluncurkan roket pembawa Smart Dragon-3 (SD-3) dari lepas pantai Yangjiang, Provinsi Guangdong, pada Senin, 20 April 2026, guna memperkokoh infrastruktur internet satelit nasional. Langkah strategis ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan jaringan komunikasi di orbit bumi rendah sebagai tandingan layanan global yang sudah ada, sebagaimana dilansir dari Teknologi.
Operasional misi komersial tersebut berada di bawah pengelolaan penuh Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan. Berdasarkan informasi dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), penggunaan platform laut dalam peluncuran ini memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi serta meningkatkan keamanan bagi penduduk di wilayah daratan.
Pengembangan wahana SD-3 ditujukan untuk memenuhi lonjakan permintaan pengiriman muatan ke ruang angkasa dengan biaya yang lebih efisien. Roket ini menggunakan sistem propelan padat empat tahap yang mampu membawa beban hingga 1.500 kilogram menuju Orbit Sinkron Matahari pada ketinggian 500 kilometer.
Pihak CASC memberikan penjelasan mengenai tujuan utama dari misi ke-11 armada roket Smart Dragon-3 tersebut dalam pernyataan resminya.
"Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya validasi transmisi data orbital berkecepatan tinggi dan hubungan antar-satelit," kata pihak CASC dalam keterangan resminya dilansir dari Guangdong News, Senin (20/4/2026).
Inisiatif ini merupakan pilar utama dari proyek konstelasi satelit berskala besar yang dikenal sebagai "Thousand Sails" (G60 Starlink) dan "Guowang". Hingga Maret 2026, China telah menempatkan sekitar 160 satelit operasional untuk membangun kedaulatan jaringan internet berbasis ruang angkasa.
Ambisi luar angkasa China pada tahun 2026 melibatkan berbagai entitas negara maupun perusahaan komersial seperti LandSpace dan Deep Blue Aerospace. Sektor ini menargetkan penyelesaian lebih dari 100 misi orbital sepanjang tahun guna mencapai skala ekonomi dan mengamankan frekuensi transmisi data internasional.
Keberhasilan misi ini juga krusial bagi kepatuhan China terhadap mandat International Telecommunication Union (ITU). Standar global tersebut mengharuskan setiap negara untuk mengoperasikan setidaknya 10 persen dari total kapasitas konstelasi yang terdaftar pada akhir tahun 2032 mendatang.
