CEO Palantir Alex Karp menyatakan dalam sebuah wawancara dengan New York Times bahwa potensi legalisasi tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang oleh Amerika Serikat dapat menciptakan peluang pasar baru bagi perusahaan penyedia platform pengawasan kecerdasan buatan tersebut.
Pernyataan ini muncul menyusul sorotan terhadap kemitraan Palantir dengan lembaga internasional seperti Pasukan Pertahanan Israel (IDF) serta Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Dilansir dari Detik iNET, perusahaan tersebut telah menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahun melalui kolaborasi di sektor keamanan dan militer.
Karp menanggapi diskusi mengenai operasi militer pemerintahan Donald Trump di Karibia yang dilaporkan telah menewaskan 83 warga sipil Amerika Selatan dalam 21 operasi. Meskipun banyak pakar hukum menganggap tindakan tersebut melanggar konstitusi, Karp melihat sisi komersial jika serangan itu dianggap legal.
"Sebagian dari alasan mengapa saya menyukai pertanyaan ini adalah, semakin Anda ingin membuatnya (serangan tersebut) konstitusional, dan semakin Anda ingin menjadikannya presisi, maka semakin Anda akan membutuhkan produk saya," ujar Alex Karp, CEO Palantir.
Pimpinan perusahaan teknologi tersebut memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya untuk menjadikan tindakan militer yang agresif tetap berada dalam koridor hukum demi penggunaan teknologi pengawasan yang lebih akurat.
"Jadi, Anda teruslah berupaya membuatnya konstitusional. Saya mendukung penuh hal itu," imbuh Karp.
Keterbukaan Karp dalam membela industri militer juga terlihat dalam laporan kepada pemegang saham awal tahun ini. Ia merujuk pada pemikiran Samuel Huntington yang menyatakan bahwa kemajuan peradaban Barat didorong oleh keunggulan dalam menerapkan kekerasan terorganisir, bukan sekadar ideologi atau nilai-nilai.
Selain masalah militer, Karp kembali menegaskan sikap keras perusahaannya dalam mendukung kebijakan imigrasi melalui kerja sama dengan otoritas terkait di Amerika Serikat.
"Saya akan menggunakan seluruh pengaruh saya untuk memastikan negara ini tetap skeptis terhadap migrasi," kata Karp.
