Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 membawa perubahan signifikan pada sistem perpajakan digital di Indonesia. Saat ini, sistem coretax secara otomatis akan melakukan validasi awal terhadap permohonan pengembalian pendahuluan wajib pajak.
Validasi ini didasarkan pada status fasilitas yang dimiliki oleh setiap wajib pajak yang terdaftar dalam sistem. Penyuluh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa status tersebut menentukan aktif atau tidaknya tombol pengembalian pendahuluan pada induk SPT Masa PPN.
Artinya, wajib pajak tidak bisa sembarangan mengeklik atau mencentang opsi pengembalian pendahuluan tersebut. Tombol hanya akan berada dalam posisi "ON" jika wajib pajak memenuhi kriteria hukum yang telah ditetapkan dalam sistem.
Secara teknis, sistem coretax menggunakan dua variabel utama sebagai dasar validasi fasilitas yang aktif (Active Facility Registry). Variabel tersebut mencakup status Wajib Pajak Patuh (sesuai Pasal 17C UU KUP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Risiko Rendah (sesuai Pasal 9 ayat 4c UU PPN).
Empat Kondisi Utama Aktifnya Tombol Restitusi
Pihak DJP merinci setidaknya ada empat skenario berbeda yang menentukan apakah tombol pengembalian pendahuluan bisa digunakan atau tidak. Skenario ini berlaku khususnya untuk SPT Masa PPN yang menunjukkan status lebih bayar.
Skenario pertama berlaku bagi wajib pajak yang memegang Surat Keputusan (SK) Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau sering disebut Wajib Pajak Patuh:
- Pada kondisi ini, tombol pengembalian pendahuluan akan aktif secara otomatis jika SPT Masa PPN lebih bayar terjadi di akhir tahun buku.
- Untuk masa pajak selain akhir tahun buku, tombol tetap bisa aktif asalkan wajib pajak melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor atau penyerahan kepada pemungut PPN.
Kegiatan tertentu lainnya yang diakomodasi adalah penyerahan yang tidak dipungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN. Jika syarat ini tidak terpenuhi di luar akhir tahun buku, maka tombol tersebut akan tetap tidak aktif.
Skenario kedua ditujukan bagi wajib pajak yang hanya memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Risiko Rendah:
- Tombol pengembalian pendahuluan akan aktif jika porsi kegiatan tertentu mencapai angka minimal 80 persen dari total penyerahan pada masa pajak tersebut.
- Jika akumulasi kegiatan ekspor atau penyerahan strategis lainnya di bawah ambang batas 80 persen, maka fitur restitusi dipercepat tidak dapat diakses.
Skenario ketiga mencakup wajib pajak yang tidak memiliki SK Wajib Pajak Patuh maupun SK PKP Risiko Rendah namun tetap ingin mengajukan restitusi:
- Fasilitas ini tetap bisa terbuka melalui skema Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 17D UU KUP.
- Kriteria utamanya adalah nilai penyerahan maksimal sebesar Rp4,2 miliar dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak paling banyak Rp1 miliar.
Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil atau menengah untuk mendapatkan likuiditas lebih cepat meski tidak memiliki status khusus sebelumnya. Sistem akan membaca data laporan keuangan yang diinput untuk menentukan kelayakan otomatis ini.
Skenario keempat adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki dua status sekaligus, yakni SK Wajib Pajak Patuh dan SK PKP Risiko Rendah:
Dalam situasi istimewa ini, sistem akan menjalankan prosedur pengembalian sesuai dengan Pasal 19 PMK 28/2026. Ketentuan pembagian prosedurnya dapat dilihat pada ringkasan di bawah ini.
Berikut adalah detail pembagian prosedur restitusi bagi pemilik dua status fasilitas tersebut:
| Periode Masa Pajak | Ketentuan Prosedur yang Digunakan |
|---|---|
| Masa Pajak Selain Akhir Tahun Buku | Diproses menggunakan ketentuan PKP Risiko Rendah (Pasal 9 ayat 4c UU PPN). |
| Masa Pajak Akhir Tahun Buku | Diproses menggunakan ketentuan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP). |
Penjelasan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem telah diatur untuk memilih jalur birokrasi yang paling sesuai dengan periode pelaporan wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pelayanan perpajakan digital.
Pilihan Skema dan Validasi Lanjutan dari DJP
Meskipun tombol pengembalian pendahuluan dalam kondisi aktif atau bisa dicentang, wajib pajak tidak diwajibkan untuk menggunakannya. Wajib pajak masih diberikan kebebasan untuk memilih skema pengembalian melalui jalur pemeriksaan rutin.
Opsi lainnya adalah melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya jika wajib pajak merasa hal tersebut lebih menguntungkan secara administratif. Fleksibilitas ini tetap dijaga agar wajib pajak dapat mengelola arus kas perusahaan dengan lebih mandiri.
Perlu ditekankan kembali bahwa aktifnya tombol "ON" pada sistem coretax bukan merupakan jaminan bahwa dana restitusi akan segera cair. Tombol tersebut hanyalah pintu masuk atau akses bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan secara formal.
Pihak DJP menegaskan bahwa permohonan yang masuk tetap harus melalui tahapan penelitian mendalam, baik dari sisi formal maupun material. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Penelitian tersebut mengacu sepenuhnya pada standar yang ditetapkan dalam PMK 28 Tahun 2026 sebelum Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan. Informasi teknis ini disampaikan oleh tim penyuluh perpajakan guna memberikan edukasi dini kepada masyarakat luas.
Edukasi mengenai sistem coretax ini dilakukan secara intensif melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan grup diskusi resmi. Tujuannya adalah agar saat implementasi penuh dilakukan, tidak ada lagi kebingungan teknis di kalangan wajib pajak maupun konsultan pajak.
