Kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim memicu krisis sosial dan ekonomi yang mendalam bagi kelompok rentan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Dampak nyata tersebut mencakup penurunan pendapatan, ancaman migrasi paksa, hingga risiko kerja paksa yang mengintai warga pesisir, dilansir dari Lestari.
Hasil kajian mendalam mengenai fenomena tersebut dibukukan dalam karya bertajuk Climate Change, Labour and Migration in Indonesia. Buku ini disusun melalui kolaborasi ilmiah antara para peneliti dari Griffith University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Diponegoro.
Kondisi memprihatinkan ini terungkap dalam diskusi bentukan Koneksi yang digelar di Jakarta Selatan pada Selasa (19/5/2026). Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah, memaparkan bahwa persoalan iklim telah menjelma menjadi masalah lintas sektor yang mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, hingga pola migrasi penduduk di wilayah seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak.
ÔÇ£Melalui keberhasilan proyek riset tersebut, kami menyusun buku ini untuk menyoroti dampak sosial dan bencana yang terjadi secara perlahan di pesisir Jawa, sekaligus menerjemahkan implikasi hukum dan kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti para pembuat kebijakan di Asia Pasifik," ujar Laely Nurhidayah, Peneliti BRIN.
Penyusunan dokumen ini diproyeksikan untuk menghasilkan laporan yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan, laporan konsultasi masyarakat, hingga artikel ilmiah. Salah satu target utamanya adalah mendorong kolaborasi antar-kementerian demi melindungi kelompok perempuan dan anak-anak di pesisir Jawa yang kerap diterjang banjir rob.
ÔÇ£Salah satu rekomendasi yang kami susun dalam penelitian ini adalah melakukan revisi dari UU Penanggulangan Bencana Nomor 24/2007 untuk mengkategorikan SLR dan penurunan tanah sebagai bencana dan memasukkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim,ÔÇØ sebut Laely Nurhidayah, Peneliti BRIN.
Berdasarkan data riset, kenaikan permukaan air laut mengancam hilangnya lahan desa pesisir secara permanen sehingga memicu migrasi penduduk. Selain itu, tercatat sebanyak 80 persen perempuan mengalami penurunan pendapatan, sementara anak-anak menghadapi risiko kehilangan akses pendidikan, kesehatan, nutrisi, serta perlindungan.
Tantangan ini dinilai telah bergeser dari sekadar masalah lingkungan menjadi persoalan serius perkotaan. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda DKI Jakarta, Andhika Ajie, menjelaskan bahwa kota pesisir seperti Jakarta kini menanggung tekanan berlapis berupa abrasi, penurunan muka tanah, hingga suhu ekstrem.
"Buku ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan perubahan iklim, migrasi, dan ketenagakerjaan, sekaligus mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat ketahanan kota," tutur Andhika Ajie, Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membangun ekosistem pengetahuan perkotaan melalui Jakarta Urban Knowledge Hub. Wadah ini difungsikan sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran ilmu pengetahuan lintas sektor.
Kementerian Lingkungan Hidup turut memberikan respons terkait kedaruratan aksi adaptasi di lapangan. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, menegaskan bahwa langkah mitigasi dan adaptasi harus berjalan beriringan.
"Indonesia terus memperkuat komitmennya melalui penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (RAN) untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan," jelas Franky Zamzani, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup.
Penyusunan rencana aksi nasional tersebut membutuhkan dasar pijakan yang kuat dari realitas di lapangan. Pemerintah memandang aspek pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdampak secara langsung menjadi modal krusial bagi keberhasilan proses adaptasi.
"Namun, proses adaptasi juga perlu didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdampak secara langsung," imbuh Franky Zamzani, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup.
