Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan bahwa pemasangan tipe Base Transceiver Station (BTS) di Pulau Jawa dan daerah lain berbeda karena menyesuaikan kebutuhan cakupan serta kontur wilayah masing-masing demi efisiensi energi.
Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing dari BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan hal tersebut dalam webinar bertema kajian kebutuhan energi jaringan telekomunikasi selular di Indonesia pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.
Berdasarkan data penelitian terhadap sekitar 8.500 sites BTS milik salah satu operator di 20 kabupaten/kota yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tercatat hampir 78 persen di antaranya merupakan tipe site makro. Jenis site yang ditemukan meliputi Pico, Mikro, Indoor Base Station (IBS), Makro, dan Makro Hub.
Dr Mardi menjelaskan bahwa penyesuaian BTS dengan target pasar, kebutuhan, serta kontur daerah sangat krusial karena ketidaksesuaian akan memicu lonjakan konsumsi energi yang sangat tinggi.
"Konsumsi BTS itu sangat tinggi karena sifatnya yang harus meng-cover seluruh daerah. Contoh operational energy demand untuk operator telekomunikasi, Telkomsel di 2023, hampir mencakup 90% dari total konsumsi tahunan mereka. Ini akan masih terus bertambah karena kalau kita lihat dari tren implementasi seluler network di Indonesia, terutama 4G masih akan mengalami peningkatan karena 5G implementasinya masih sangat terbatas," terang Dr Mardi.
Langkah penyesuaian proporsi lokasi BTS dinilai penting dalam penghitungan energi sebab profil masyarakat di setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak sama.
"Menyesuaikan proporsi BTS sites itu sangat penting dalam perhitungan energi, karena seperti saya bilang tadi, profil masyarakat di Kalimantan, Papua, itu sangat berbeda dengan di Jakarta," ujar Dr Mardi.
Model penghitungan ini memerlukan faktor sosioekonomi agar mampu menggambarkan kondisi riil di Indonesia secara akurat.
"Kalau misalnya kita tanpa menyesuaikan sosioekonomi di daerah tersebut, pemodelan ini tidak akan secara real menggambarkan kondisi yang ada di Indonesia. Validasi yang saya lakukan (untuk penelitiannya -- red) sebenarnya saya mengambil tiga sosioekonomi faktor, ada population density, ada development index, ada juga digital society index," imbuh Dr Mardi.
