Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyatakan anggaran senilai Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum cair hingga Selasa (28/4/2026). Dana yang bersumber dari APBN pertengahan 2025 tersebut masih tertahan karena mekanisme birokrasi antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Keterlambatan ini dipicu oleh penggunaan skema swakelola tipe 2 yang membuat aliran dana tidak langsung masuk ke rekening BPOM. Dilansir dari Detik Health, anggaran tersebut harus melalui bendahara BGN terlebih dahulu sebelum disalurkan ke lembaga pengawas obat dan makanan tersebut.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi personal dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait kepastian dana tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan operasional pengawasan di lapangan.
"I had a direct phone call from Mr. Dadan. He said, 'Be patient, Mr. Head, it will be soon,'" beber Taruna, Kepala BPOM RI.
Perbedaan prosedur antara anggaran langsung dan skema swakelola diakui menjadi faktor utama lamanya proses pencairan. BPOM harus mengikuti tahapan administratif tambahan sesuai regulasi yang berlaku bagi dana swakelola.
"If it were a standard APBN, it would go directly from the state treasurer to the BPOM treasurer. But with self-management, the funds go to the BGN first, then to us. So there is indeed an additional process," jelas Taruna.
Meskipun terdapat kendala waktu, pimpinan BPOM tersebut menegaskan bahwa situasi ini bukan disebabkan oleh masalah teknis yang fatal. Pemerintah disebut tengah mengatur urutan prioritas pembiayaan negara.
"It is not an obstacle, but rather about the process and priorities. We understand that condition. Hopefully, it will be disbursed next month," kata Taruna.
BPOM tetap menjalankan tugas pengawasan darurat menggunakan dana internal meskipun anggaran khusus belum turun. Langkah ini mencakup investigasi mendalam terhadap laporan kasus keracunan makanan yang terjadi dalam implementasi program MBG di lapangan.
"To confirm the cause of poisoning, we have conducted testing using BPOM's internal budget. That is important for future prevention," ujar Taruna.
Pihak BPOM juga telah memberikan edukasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memitigasi risiko kesehatan. Namun, pengawasan berbasis statistik yang lebih luas diakui belum bisa dilakukan secara maksimal.
"Surveillance requires a large budget because it is based on population data, not sporadic. That is what we have not been able to do fully," jelas Taruna.
Instansi ini berkomitmen untuk menyusun sistem klasifikasi kualitas bagi penyedia layanan gizi guna menjamin standar mutu program presiden tersebut. Rencana ini menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan menyeluruh di masa mendatang.
"This is not just a commitment from the leadership, but the entire institution. We will maximally oversee the free nutritious meal program," tegas Taruna.
Pihak otoritas pengawas meyakini bahwa segala urusan administratif akan segera tuntas dalam waktu dekat. BPOM memprediksi tidak akan ada kendala berarti yang akan menghalangi realisasi anggaran tersebut.
"The point is, it's just a matter of time. Insyaallah, there are no other obstacles," tutup Taruna.
