Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi temuan kandungan boraks serta kontaminasi bakteri berbahaya pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan 162 siswa di Air Asuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, mengalami keracunan massal pada 15 April 2026.
Data tersebut terungkap setelah dilakukan rangkaian pengujian mendalam terhadap sampel konsumsi siswa, sebagaimana dilansir dari Detik Health. Investigasi melibatkan otoritas kesehatan daerah serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna memastikan penyebab gangguan kesehatan massal tersebut.
Ketua Tim Investigasi BGN, Arie Karimah Muhammad, menjelaskan bahwa verifikasi hasil dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan medis. Uji cepat awalnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat di lokasi kejadian, yang kemudian diperkuat dengan analisis laboratorium resmi oleh pihak BPOM.
"Hasil rapid test menunjukkan adanya kandungan boraks pada menu telur kecap, tempe goreng, dan tumis sayuran, dengan kadar berkisar 100 hingga 5.000 mg/L," kata Arie Karimah Muhammad, Minggu (3/5), dikutip dari Antara.
Arie memberikan penegasan bahwa penambahan zat kimia pengawet tersebut pada bahan pangan segar merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menilai komoditas seperti telur dan sayuran secara alami tidak memerlukan asupan boraks untuk pengolahan konsumsi harian.
"Ini jadi perhatian serius karena penggunaannya tidak sesuai dan berisiko bagi kesehatan," ujar Arie Karimah Muhammad.
Selain paparan zat kimia, pemeriksaan laboratorium laboratorium juga mendeteksi keberadaan mikroba merugikan pada sampel makanan. Analisis menunjukkan adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli) dan Bacillus cereus yang memperburuk kondisi fisik para siswa yang terdampak.
Menanggapi situasi ini, Koordinator BGN wilayah Kepulauan Anambas, Sahril, menyatakan pihaknya kini memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Air Asuk. Langkah administratif dan teknis diambil untuk menjamin keamanan pangan di masa mendatang.
"Kami tekankan SPPG harus meningkatkan pengawasan dan melakukan perbaikan sesuai standar BGN," ujar Sahril.
Pemerintah daerah sebelumnya telah mengirimkan sampel ke BPOM Batam untuk memperkuat bukti dugaan penyebab keracunan tersebut. Operasional penyediaan gizi di wilayah tersebut kini diwajibkan untuk memperbarui Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama kelanjutan program.
