Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Mei 2026 demi mendongkrak kualitas dan standar pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Langkah penataan ini diambil setelah instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ribuan unit pelayanan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Senin (25/5/2026).
Kebijakan penangguhan tersebut merupakan bagian dari penyaringan ketat yang mulanya menyasar 4.581 SPPG sejak awal tahun 2025 demi penyesuaian regulasi kebersihan dan infrastruktur terbaru.
Data terkini menunjukkan sebanyak 3.429 SPPG telah diizinkan kembali beroperasi karena berhasil memenuhi standar kelayakan, sementara 1.152 unit sisanya masih harus merampungkan pembenahan tata kelola.
Evaluasi menyeluruh menyasar pemenuhan fasilitas dasar penunjang higienitas pangan seperti ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pembekuan operasional ini berfungsi sebagai instrumen pembinaan yang mutlak bagi seluruh mitra penyedia makanan.
"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.
Tindakan tegas berupa penerbitan Surat Peringatan (SP) sebelumnya telah dilayangkan kepada sejumlah pengelola SPPG yang kedapatan mengabaikan kelayakan fasilitas sanitasi.
"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," kata Kepala BGN Dadan Hindayana.
Pemerintah memastikan bahwa ruang kemitraan bagi sektor swasta maupun lokal yang telah berkontribusi sejak awal program tetap terbuka lebar asalkan patuh pada standardisasi nasional yang seragam.
"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," imbuh Kepala BGN Dadan Hindayana.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri ditargetkan menjadi pilar utama pemerintah dalam menekan angka stunting serta malnutrisi melalui sistem pengawasan distribusi logistik makanan yang konsisten dan berkelanjutan.
