Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas jangkauan penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam kurun waktu dua minggu ke depan.
Langkah ini diambil guna menyelaraskan data internal dengan catatan Kementerian Kesehatan yang menunjukkan angka sasaran mencapai 26 juta jiwa di seluruh Indonesia, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Selasa (12/5/2026).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang memaparkan adanya selisih yang signifikan antara realisasi saat ini dengan data riil di lapangan.
"Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sementara data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta," kata Nanik, dalam keterangan resmi, Selasa (12/5/2026).
Ketimpangan tersebut memicu kebijakan re-focusing agar bantuan pemenuhan gizi dapat menyasar kelompok prioritas secara lebih akurat dan efisien melalui optimalisasi pendataan oleh petugas SPPG.
"SPPG yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat 3B di wilayahnya akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend," tegas Nanik.
Instansi menekankan bahwa ketegasan ini diperlukan demi menjaga integritas pelaksanaan program nasional yang berfokus pada penurunan angka prevalensi stunting.
"Ini bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia sekaligus menurunkan angka stunting nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," pungkasnya.
Di sisi lain, implementasi di lapangan masih menemui hambatan teknis seperti yang terjadi di Kelurahan Kangenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, di mana ratusan warga baru menerima distribusi dua kali.
Kepala SPPG Yayasan Daya Bakti Persada Kangenan Tholib Ifan Jailani memberikan penjelasan mengenai kendala distribusi yang dihadapi timnya di wilayah tersebut.
"Iya kami ada kendala. Karena kami masih menunggu kesiapan dari kader dan bidan. Apakah mau menerima apa tidak," katanya.
Tholib menambahkan bahwa ketidakjelasan arahan operasional menyebabkan banyak kader Posyandu merasa ragu untuk menyalurkan menu Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil dan balita.
"Karena arahannya masih belum jelas. Kami tidak mau mengambil risiko, totalnya," ungkapnya.
