Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa penyediaan stok susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menemui hambatan besar di lapangan. Kendala ini muncul seiring dengan terus bertambahnya jumlah penerima manfaat yang kini telah mencapai angka 63 juta orang di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2026 mendatang, kebutuhan susu untuk mendukung program ini diprediksi akan melonjak hingga 4,8 miliar kemasan. Namun, ironisnya kapasitas produksi dari industri pengolahan susu dalam negeri saat ini baru mampu mencakup sekitar 49,7 persen dari total kebutuhan tersebut.
Tantangan Distribusi dan Ketersediaan di Pasar
Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menyampaikan bahwa pihaknya merasa cukup kewalahan untuk memenuhi permintaan susu yang sangat masif. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/6).
Gunalan menjelaskan bahwa petugas di lapangan yang mengelola dapur gizi seringkali kesulitan menemukan stok susu di pasar tradisional maupun ritel. Jika kondisi ini terjadi, pengelola dapur terpaksa mengganti menu susu dengan sumber protein lainnya agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.
Fakta operasional program Makan Bergizi Gratis saat ini:
- Program MBG saat ini didukung oleh sebanyak 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur yang tersebar di berbagai wilayah.
- Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap unit SPPG memiliki kewajiban untuk menyediakan susu minimal dua kali dalam seminggu.
- Total penerima manfaat yang harus dilayani oleh puluhan ribu dapur tersebut telah melampaui angka 63 juta jiwa.
- Ditemukan fakta bahwa sejumlah ritel mulai membatasi pembelian susu demi menjaga keseimbangan stok antara kebutuhan program pemerintah dan konsumsi masyarakat umum.
Data di atas menunjukkan betapa besarnya skala operasional yang harus dikelola oleh pemerintah untuk memastikan program berjalan lancar. Meskipun aturan mewajibkan pemberian susu, realitas ketersediaan stok di berbagai daerah seringkali tidak sejalan dengan regulasi yang ada.
Faktor Utama Penyebab Kelangkaan Susu
Gunalan mengidentifikasi ada dua persoalan mendasar yang menjadi penyebab utama mengapa susu sangat sulit didapatkan di daerah-daerah tertentu. Faktor pertama berkaitan erat dengan masalah logistik dan distribusi, terutama menuju wilayah-wilayah terpencil atau pelosok.
Transportasi menuju daerah terluar sangat bergantung pada kondisi cuaca dan keadaan alam, seperti gelombang laut yang tinggi. Hambatan geografis ini seringkali menyebabkan pengiriman logistik susu terlambat dan tidak bisa sampai ke lokasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Penyebab kedua adalah ketimpangan antara jumlah penerima manfaat yang sangat banyak dengan kapasitas produksi industri yang ada. Lonjakan permintaan dari program MBG jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan susu di Indonesia saat ini.
Gunalan juga menambahkan bahwa saat ini terjadi sistem penjatahan di tingkat pasar agar masyarakat umum tetap bisa mendapatkan susu. Pihak ritel harus membagi stok secara adil antara jatah untuk kebutuhan dapur MBG dan kebutuhan harian warga biasa agar tidak terjadi kelangkaan total.
Persoalan Pengemasan dan Kapasitas Industri
Senada dengan BGN, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menyoroti masalah teknis pada sisi produksi. Ia menyebutkan bahwa masalahnya bukan sekadar pada jumlah produksi susu segar, tetapi juga pada proses pengemasannya.
Susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal umumnya masih dijual dalam bentuk curah atau literan yang tidak praktis untuk dibagikan. Sementara itu, program MBG memerlukan susu dalam kemasan khusus yang siap minum dan mudah didistribusikan secara massal kepada anak-anak.
Data kapasitas produksi industri susu nasional menurut Kementerian Perindustrian:
| Kategori Informasi | Data Tahun 2026 |
|---|---|
| Estimasi Kebutuhan Susu MBG | 4,8 Miliar Kemasan |
| Kapasitas Produksi Nasional (115-125 ml) | 2,39 Miliar Kemasan |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan | 49,7 Persen |
| Jumlah Perusahaan yang Ekspansi Sejak 2024 | 3 Perusahaan |
Tabel di atas menggambarkan kesenjangan yang cukup lebar antara permintaan dan kemampuan suplai industri dalam negeri. Pemerintah perlu merumuskan langkah strategis agar kekurangan hampir 50 persen kebutuhan tersebut dapat segera teratasi melalui berbagai kebijakan industri.
Upaya Pemerintah Mendorong Produksi Lokal
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa penambahan kapasitas produksi saat ini belum mencukupi. Meski sudah ada tiga perusahaan besar yang memperluas pabrik mereka sejak 2024, beban program MBG masih terlalu berat untuk dipikul sendiri.
Sebagai solusi, Kementerian Perindustrian mendorong penguatan kerja sama antara industri besar dengan koperasi peternak serta pelaku usaha kecil. Pelibatan koperasi dianggap krusial agar pengolahan susu tidak hanya terpusat di pabrik besar, tetapi juga bisa dilakukan di tingkat lokal.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin menyediakan program restrukturisasi industri bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan fasilitas pengolahan. Program ini menawarkan skema penggantian biaya investasi hingga sebesar 35 persen sebagai insentif bagi mereka yang ikut mendukung program nasional.
Harapannya, dengan adanya pendampingan kepada koperasi dan pemberdayaan UMKM di sektor peternakan sapi perah, kesenjangan stok susu dapat perlahan tertutup. Dengan demikian, target pemenuhan gizi melalui susu dalam program MBG dapat terlaksana secara konsisten di seluruh pelosok Indonesia.
