Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berisiko membebani pelaku bisnis over-the-top (OTT) di Indonesia pada Senin (4/5/2026).
Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya potensi biaya tambahan yang signifikan bagi penyedia platform digital demi mematuhi regulasi baru tersebut. Hal ini sebagaimana dilansir dari Bisnis yang dikutip oleh Teknologi terkait dampak kebijakan perlindungan anak di ruang siber.
Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel, Alex Chandra, menilai aturan tersebut sebagai langkah positif untuk keamanan digital anak namun memiliki risiko praktis bagi industri. Menurutnya, perusahaan perlu menyiapkan investasi untuk perangkat baru serta sumber daya manusia guna melakukan verifikasi perangkat secara berkala.
Beban tambahan seperti pengelolaan data pengguna dan verifikasi usia menjadi tantangan berat bagi perusahaan rintisan atau startup yang belum memiliki infrastruktur memadai. Selain itu, terdapat risiko over-compliance di mana perusahaan mungkin akan membatasi akses anak secara total untuk menghindari sanksi hukum.
Alex Chandra menjelaskan bahwa hambatan ini perlu segera mendapatkan solusi teknis agar tidak mengganggu arus modal di sektor teknologi nasional.
"Kalau hambatan ini nggak bisa dijawab, ya akibatnya memang akan menghambat investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia," kata Alex, Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel.
Pihak asosiasi juga menyoroti tenggat waktu implementasi yang dinilai terlalu singkat mengingat kompleksitas transformasi sistem digital. Pengadopsian standar internasional yang kurang disesuaikan dengan konteks lokal juga dianggap dapat memicu ketidaksesuaian operasional di lapangan.
Guna mengatasi berbagai persoalan tersebut, penguatan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri dianggap jauh lebih krusial dibandingkan sekadar melonggarkan aturan perlindungan.
"Daripada pemerintah mengejar setiap perusahaan satu per satu, sebaiknya berkomunikasi melalui asosiasi dengan menjelaskan apa yang diinginkan dan apa harapannya," jelas Alex.
Peran strategis asosiasi sebagai jembatan komunikasi diharapkan mampu membuat kebijakan menjadi lebih aplikatif tanpa menghambat inovasi. Sementara itu, pelaku industri diharapkan tetap proaktif dalam meningkatkan standar keamanan sistem mereka sembari terlibat aktif dalam diskusi kebijakan pemerintah.
