Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah spekulasi negatif yang berkembang di pasar keuangan tanah air. Ia memberikan klarifikasi terkait rumor adanya potensi penurunan peringkat utang atau sovereign rating Indonesia oleh lembaga internasional.
Purbaya menyatakan bahwa isu mengenai kemungkinan S&P Global Ratings menurunkan peringkat kredit Indonesia adalah kabar yang sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam posisi yang terjaga dengan baik.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Purbaya saat ia berada di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu, 3 Juni 2026. Ia menekankan bahwa rumor tersebut sering kali muncul tanpa landasan data yang konkret dari lembaga terkait.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya justru sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan S&P secara resmi pada malam harinya. Oleh sebab itu, informasi yang menyebutkan adanya rencana penurunan peringkat dinilai sebagai spekulasi yang terlalu dini dan terburu-buru.
Purbaya merasa heran dengan dinamika rumor yang berkembang di dalam negeri belakangan ini. "Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang muncul begitu saja," tutur Purbaya kepada media.
Ia menceritakan bahwa begitu pihak S&P diketahui sedang berkunjung ke Indonesia, pasar langsung bereaksi dengan isu penurunan rating. Padahal, pertemuan formal antara pemerintah dan lembaga pemeringkat tersebut bahkan belum sempat dilaksanakan.
Dampak rumor terhadap pasar keuangan :
- Rumor penurunan peringkat utang memicu sentimen negatif bagi para pelaku pasar modal dan keuangan di Indonesia.
- Tekanan ini terlihat dari pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat melemah dalam beberapa hari terakhir.
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ikut terdampak dan mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian informasi tersebut.
Purbaya menambahkan bahwa dirinya sebenarnya sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak S&P sebelumnya. Pertemuan tersebut terjadi saat ia sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
Dari hasil diskusi di Amerika Serikat tersebut, Purbaya menangkap sinyal positif dari lembaga pemeringkat internasional tersebut. Ia menilai pemahaman S&P terhadap peta jalan ekonomi dan kondisi domestik Indonesia justru mengalami peningkatan yang signifikan.
Keyakinan ini membuat Menteri Keuangan optimis bahwa tidak ada alasan kuat bagi lembaga rating untuk mengubah status Indonesia. Ia menjamin bahwa ketahanan fiskal negara saat ini masih sangat mumpuni dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
"Kalau melihat kondisi fiskal kita secara objektif, saya sih merasa tidak ada masalah sama sekali," ujar Purbaya. Ia memastikan pemerintah terus melakukan pengelolaan anggaran yang disiplin dan transparan demi menjaga kepercayaan pasar.
Peringkat Kredit untuk PT Danantara Investment Management
Di tengah riuhnya isu penurunan rating negara, S&P Global Ratings justru baru saja merilis pengumuman terkait entitas baru pemerintah. Lembaga tersebut resmi menetapkan peringkat kredit untuk PT Danantara Investment Management (DIM).
S&P memberikan peringkat kredit penerbit jangka panjang di level 'BBB' dan peringkat jangka pendek di level 'A-2'. Penilaian ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap kapasitas finansial perusahaan investasi milik negara tersebut.
Selain peringkat kredit, S&P juga memberikan outlook atau prospek stabil terhadap PT Danantara Investment Management. Prospek ini sejalan dengan pandangan mereka terhadap peringkat kredit kedaulatan (sovereign rating) Republik Indonesia saat ini.
Penyamaan peringkat ini didasarkan pada asumsi kuat bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan dukungan penuh. S&P meyakini adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan bantuan finansial yang tepat waktu jika perusahaan membutuhkan.
Ringkasan peringkat kredit dari S&P Global Ratings :
| Kategori Penilaian | Peringkat / Status |
|---|---|
| Peringkat Jangka Panjang (DIM) | BBB |
| Peringkat Jangka Pendek (DIM) | A-2 |
| Prospek (Outlook) | Stabil (Stable) |
| Relasi dengan Sovereign Rating | Setara dengan Indonesia |
Penyamaan rating antara DIM dan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari metodologi pemeringkatan standar S&P. Hal ini dilakukan karena struktur kepemilikan dan peran strategis perusahaan yang sangat melekat dengan kepentingan negara.
Namun, S&P juga memberikan catatan penting mengenai kemungkinan perubahan peringkat di masa depan. Mereka menyatakan bahwa peringkat DIM bisa saja diturunkan apabila peringkat kedaulatan Indonesia mengalami penurunan terlebih dahulu.
S&P melihat ada probabilitas yang hampir pasti bahwa pemerintah akan turun tangan memberikan dukungan luar biasa kepada DIM. Keyakinan inilah yang menjadi dasar utama mengapa peringkat DIM tidak dipisahkan dari profil kredit negara.
Sebagai informasi tambahan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sendiri dibentuk berdasarkan payung hukum undang-undang pada Februari 2025. Lembaga ini merupakan badan hukum yang kepemilikannya seratus persen dipegang oleh pemerintah pusat.
Mandat Strategis BPI Danantara dan DIM
BPI Danantara memegang mandat besar untuk mengelola aset-aset strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga ini bekerja sama dengan Badan Pengelola BUMN melalui kepemilikan mayoritas saham pemerintah pada berbagai perusahaan pelat merah.
Sebagai anak usaha inti, PT Danantara Investment Management (DIM) bertugas sebagai kendaraan utama dalam menjalankan aktivitas investasi. DIM akan mengelola modal pemerintah untuk ditempatkan pada proyek-proyek yang memiliki nilai strategis.
Investasi yang dilakukan mencakup skala domestik maupun internasional dengan target imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mendukung delapan sektor strategis yang menjadi prioritas dalam program pembangunan nasional.
S&P memproyeksikan bahwa sumber pendanaan utama DIM di masa depan akan sangat bergantung pada setoran dividen BUMN. Aliran dana ini akan dikelola melalui BPI Danantara untuk memutar roda investasi perusahaan lebih lanjut.
Dalam laporan analisisnya, S&P memperkirakan potensi pembayaran dividen dari berbagai BUMN bisa mencapai angka yang cukup fantastis. Estimasi nilai dividen tahunan diperkirakan berkisar antara 5 miliar hingga 6 miliar dolar AS.
Dana dividen yang masuk ke kantong DIM nantinya merupakan nilai bersih setelah dialokasikan untuk kebutuhan internal masing-masing BUMN. Dengan struktur pendanaan ini, DIM diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia.
