Sektor pertambangan Indonesia tengah menghadapi tantangan berat akibat kebijakan pemangkasan kuota produksi mineral dan batu bara (minerba) tahun 2026. Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengonfirmasi bahwa pengurangan operasional ini berdampak langsung pada tenaga kerja. Sektor nikel dan batu bara menjadi lini bisnis yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi produksi tersebut.
Dampak Pemangkasan Produksi Terhadap Karyawan
Ketua Dewan Penasehat Perhapi, Rizal Kasli, menyatakan bahwa fenomena PHK sudah mulai terjadi secara riil di lapangan. Meski demikian, pihaknya masih melakukan pendataan lebih mendalam untuk mengetahui angka pasti pekerja yang terdampak.
Rizal menekankan pentingnya penelitian langsung ke perusahaan-perusahaan tambang yang terdampak masalah RKAB ini. Langkah tersebut diperlukan untuk memahami skala dampak sosial dan ekonomi dari pengurangan kuota produksi nasional.
Potensi risiko pengangguran dan operasional di sektor jasa tambang:
- Potensi PHK mencapai minimal 50.000 tenaga kerja di sektor industri jasa pertambangan.
- Sekitar 10.000 hingga 20.000 unit alat berat terancam berhenti beroperasi atau mangkrak.
- Penurunan drastis volume produksi batu bara dan nikel di tingkat nasional.
- Efek domino pada perusahaan kontraktor jasa tambang besar maupun kecil.
Estimasi tersebut didasarkan pada perbandingan kapasitas produksi perusahaan jasa tambang besar. Jika kuota produksi nasional turun signifikan, maka kebutuhan sumber daya manusia dan alat berat otomatis akan berkurang tajam.
Proyeksi Pengurangan Target Produksi Pemerintah
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi, Ardhi Ishak Koesen, memberikan ilustrasi dampak pemangkasan melalui kapasitas produksi perusahaan besar. Sebagai gambaran, pengurangan produksi sebesar 190 juta ton setara dengan porsi kerja puluhan ribu karyawan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah memberikan sinyal terkait pemangkasan target produksi komoditas mineral. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian target energi dan mineral pemerintah untuk tahun berjalan.
Perbandingan target produksi minerba berdasarkan data RKAB:
| Komoditas | Target Awal/Realisasi Sebelumnnya | Target Baru RKAB 2026 |
|---|---|---|
| Batu Bara | 790 Juta Ton (Realisasi 2025) | 600 Juta Ton |
| Bijih Nikel | 379 Juta Ton | 250 Juta Ton |
Tabel di atas menunjukkan penurunan target produksi yang cukup signifikan untuk dua komoditas utama Indonesia. Penurunan ini menyebabkan perusahaan harus mengatur ulang strategi bisnis, yang sayangnya berdampak pada pengurangan jumlah staf.
Pemangkasan produksi batu bara menjadi 600 juta ton bahkan mencapai hampir setengah dari persetujuan sebelumnya yang berada di angka 1,2 miliar ton. Kondisi ini menuntut kesiapan industri dalam menghadapi perlambatan aktivitas pertambangan di masa mendatang.
