Pemerintah saat ini masih melakukan proses audit internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini menjadi bagian penting dari evaluasi menyeluruh terhadap operasional program prioritas nasional.
Audit ini dilaksanakan di tengah masa transisi kepemimpinan BGN setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan struktur organisasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai tujuan audit internal tersebut. Menurutnya, audit adalah instrumen utama pemerintah agar BGN bisa berfungsi secara optimal sesuai mandat yang diberikan.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sangat krusial mengingat BGN memegang tanggung jawab besar dalam program strategis nasional.
Pernyataan resmi Mensesneg terkait tujuan audit di Badan Gizi Nasional:
- Proses audit internal saat ini masih terus berjalan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
- Audit merupakan bentuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari pemerintah pusat.
- Pemerintah berkomitmen agar BGN dapat menjalankan seluruh tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin.
- Langkah ini diambil demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan program gizi di seluruh Indonesia.
Prasetyo Hadi menyampaikan informasi tersebut saat menemui awak media di Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Beliau menekankan bahwa pemerintah sangat memperhatikan detail pelaksanaan program ini.
Meskipun proses pemeriksaan sedang berlangsung, pihak pemerintah belum memberikan rincian temuan sementara. Prasetyo meminta semua pihak untuk bersabar hingga hasil audit benar-benar final.
Hasil evaluasi tersebut baru akan diumumkan secara transparan setelah seluruh rangkaian audit internal selesai. "Tunggu saja, nanti hasilnya akan segera kami umumkan kepada publik," ujar Prasetyo.
Upaya Pembenahan Struktur Organisasi
Perombakan jajaran pimpinan BGN oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat lembaga. Kebijakan ini diambil demi memastikan program unggulan pemerintah berjalan lebih terukur dan efektif.
Prasetyo menambahkan bahwa perbaikan organisasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, terutama pada Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah ingin setiap anggaran yang dikucurkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menjamin bahwa pergantian pimpinan di tubuh BGN tidak akan menghambat operasional harian. Program-program yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
Para pejabat baru yang telah dilantik diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka. "Pejabat yang baru diangkat sudah bisa langsung menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya," jelas Prasetyo.
Berikut adalah daftar pimpinan baru Badan Gizi Nasional berdasarkan keputusan Presiden:
| Posisi Jabatan | Pejabat Baru | Pejabat Lama |
|---|---|---|
| Kepala BGN | Nanik S. Deyang | Dadan Hindayana |
| Wakil Kepala BGN | Agustina Arumsari | Lodewyk Pusung |
| Wakil Kepala BGN | Mayjen TNI Trenggono | Sony Sanjaya |
Tabel di atas menunjukkan perubahan signifikan pada kursi kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Perubahan ini diharapkan membawa perspektif baru dalam pengelolaan program gizi nasional.
Evaluasi Panjang Selama 1,5 Tahun
Keputusan untuk merombak pimpinan BGN tidak diambil secara mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam yang dilakukan selama hampir satu setengah tahun terakhir.
Penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana diharapkan membawa angin segar. Nanik memiliki tugas besar untuk mempercepat peningkatan kualitas gizi di berbagai lapisan masyarakat.
Selain posisi kepala, jabatan wakil kepala juga mengalami penyegaran dengan masuknya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
Pergantian ini diharapkan mampu memperkokoh tata kelola organisasi agar lebih solid dan transparan. Penguatan internal ini sangat penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui gizi yang baik.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat luas. Berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turut melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggarannya.
Dengan pimpinan baru dan audit yang sedang berjalan, pemerintah optimistis target-target nasional di bidang gizi dapat tercapai. Fokus utama tetap pada distribusi makanan bergizi yang tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
