Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membawa perubahan dalam skema pajak UMKM. Meski demikian, badan usaha seperti CV, firma, dan PT yang sudah terdaftar sebelum aturan ini berlaku tetap mendapatkan kepastian hukum.
Berdasarkan ketentuan peralihan dalam PP 20/2026, pelaku usaha tersebut masih diizinkan menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen. Penggunaan fasilitas ini tetap merujuk pada aturan sebelumnya, yakni PP 55/2022, hingga batas waktu pemanfaatannya berakhir.
Ketentuan ini menegaskan bahwa CV, firma, dan PT dapat menyelesaikan masa berlaku tarif PPh Final UMKM sesuai periode yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar wajib pajak badan yang sudah berjalan tidak langsung terbebani oleh perubahan skema tarif pajak yang baru.
Batas Waktu Penggunaan PPh Final UMKM
Setiap bentuk badan usaha memiliki durasi waktu yang berbeda dalam memanfaatkan tarif pajak 0,5 persen ini. Penentuan jangka waktu tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 59 ayat (1) PP 55/2022 yang hingga kini masih menjadi acuan.
Berikut adalah rincian jangka waktu penggunaan skema PPh Final bagi berbagai bentuk badan usaha:- Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau CV memiliki batas waktu maksimal 4 tahun sejak terdaftar.
- Wajib pajak badan berbentuk firma juga mendapatkan durasi penggunaan maksimal selama 4 tahun sejak masa pendaftaran.
- Perseroan Terbatas (PT), di luar kategori PT Perorangan yang didirikan satu orang, memiliki jangka waktu lebih singkat yaitu maksimal 3 tahun.
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama juga termasuk dalam kategori yang bisa memanfaatkan skema ini sampai jangka waktunya habis.
Ketentuan mengenai durasi ini secara resmi ditegaskan kembali dalam Pasal II angka 1 huruf e pada PP 20/2026. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa badan usaha tersebut tetap dikenai PPh yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu selesai.
Kepastian Bagi Wajib Pajak yang Terdaftar Sebelum April 2026
Ketentuan peralihan ini menjadi jaminan penting bagi badan usaha yang terdaftar sebelum tanggal 22 April 2026. Sepanjang memenuhi kriteria dalam PP 55/2022, mereka tidak perlu mengubah sistem perpajakannya secara mendadak ke tarif umum.
Bagi pelaku usaha yang masa pemanfaatan PPh Final UMKM-nya belum berakhir, skema ini tetap bisa digunakan secara sah. Hal ini berlaku selama omzet tahunan perusahaan masih berada dalam batas yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku.
Efek dari aturan peralihan ini juga menyentuh aspek administratif, di mana pembayaran pajak yang sudah dilakukan dianggap tetap valid. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa wajib pajak tidak perlu melakukan prosedur yang rumit akibat terbitnya aturan baru.
Penjelasan mengenai status pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak badan:| Kategori Status | Ketentuan dan Penjelasan |
|---|---|
| Status Pembayaran | PPh Final 0,5% yang sudah disetorkan sejak Januari 2026 dinyatakan tetap sah secara hukum. |
| Pembetulan SPT | Wajib pajak badan tidak perlu melakukan pembetulan atau mengubah setoran menjadi tarif umum. |
| Kelanjutan Tarif | Penggunaan tarif 0,5% tetap bisa diteruskan hingga batas waktu maksimal masing-masing badan berakhir. |
Informasi tersebut disampaikan oleh penyuluh DJP melalui kanal komunikasi FAQ Coretax untuk memberikan ketenangan bagi para pengusaha. Dengan demikian, transisi menuju sistem perpajakan yang baru dapat berjalan lebih halus bagi pelaku UMKM berbentuk badan.
Simulasi dan Contoh Penerapan Waktu
Untuk mempermudah pemahaman, terdapat simulasi sederhana mengenai jangka waktu berlakunya tarif rendah ini bagi CV dan PT. Contoh ini didasarkan pada asumsi wajib pajak yang mendaftarkan usahanya di awal tahun 2026 sebelum aturan baru berlaku.
Jika sebuah CV terdaftar dalam rentang waktu 1 Januari hingga 21 April 2026, maka mereka tetap bisa menikmati PPh Final 0,5 persen. Fasilitas pajak ini dapat dimanfaatkan oleh CV tersebut hingga berakhirnya tahun pajak 2029 mendatang.
Sementara itu, bagi PT yang terdaftar pada periode yang sama, masa berlaku tarif finalnya akan lebih singkat dibanding CV. Perusahaan berbentuk PT tersebut hanya diizinkan menggunakan skema PPh Final 0,5 persen hingga tahun pajak 2028 saja.
Kondisi berbeda berlaku bagi badan usaha yang mendaftar tepat pada saat atau setelah tanggal 22 April 2026. Sejak berlakunya PP 20/2026, CV, firma, dan PT yang baru terdaftar tidak diperbolehkan lagi menggunakan skema PPh Final UMKM.
Apabila badan usaha baru tersebut telanjur menyetorkan pajak dengan tarif 0,5 persen, pemerintah menyediakan mekanisme khusus. Mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikenal dengan istilah PPYSTT.
Pesan dari Penyuluh Pajak
Penyuluh DJP menekankan agar wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum 22 April 2026 tidak perlu merasa khawatir atau bingung. Hak untuk menggunakan tarif 0,5 persen tetap dilindungi oleh negara selama memenuhi syarat nilai omzet yang ditentukan.
"Pembayaran yang telah dilakukan tetap sah dan tarif 0,5% masih bisa dinikmati sampai jangka waktunya habis," jelas penyuluh DJP.
Penjelasan teknis ini bersumber dari kanal Telegram FAQ Coretax yang dikelola oleh Penyuluh Pajak DJP, Muhammad Rahmatullah Barkat dan Rindang Kartika Ayuningtyas. Kanal tersebut menjadi referensi bagi wajib pajak dalam menghadapi implementasi sistem perpajakan terbaru.
Melalui aturan ini, pemerintah berharap UMKM berbentuk badan memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi sebelum masuk ke rezim pajak umum. Kepastian hukum ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.
