Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menetapkan moratorium atau penghentian sementara seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai Senin, 11 Mei 2026, hingga satu bulan ke depan guna merespons tekanan ekonomi global yang membebani finansial operator.
Dilansir dari Teknologi, kebijakan ini diambil karena fluktuasi ekonomi dunia berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) bagi para penyelenggara jaringan. Organisasi tersebut menilai perlunya keseimbangan antara penataan estetika kota dengan keberlanjutan bisnis para anggotanya.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menjelaskan bahwa langkah pembekuan aktivitas ini berlaku hingga 11 Juni 2026 untuk memberikan ruang bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Lonjakan biaya yang terjadi saat ini menuntut penyesuaian strategi pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati.
"Freeze ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak 11 Mei 2026/ Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional," kata Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL.
Pihak asosiasi saat ini tengah melakukan peninjauan internal secara menyeluruh terkait skema penataan jaringan yang paling ideal. Jerry memastikan bahwa program penataan infrastruktur akan tetap berlanjut di masa mendatang tanpa mengganggu operasional rutin harian para operator penyedia jasa.
"Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air," kata Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL.
Khusus untuk proyek relokasi yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Apjatel menegaskan bahwa pengerjaan tetap berjalan sesuai jadwal karena merupakan program prioritas pemerintah. Seluruh infrastruktur terbuka seperti galian, manhole, dan handhole yang sedang dalam proses pengerjaan akan segera dituntaskan demi keamanan publik.
Sekjen Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan harmonisasi regulasi. Langkah ini diperlukan agar tercipta iklim investasi yang efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Internet murah, keselamatan publik, and keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan ÔÇö bukan saling bertentangan," kata Zulfi Hadi, Sekjend Apjatel.
