Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp4 triliun guna meningkatkan sistem pengamanan di 1.800 titik pelintasan sebidang di Pulau Jawa untuk menjamin keselamatan publik. Langkah ini diambil merespons tragedi kecelakaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dengan Commuterline di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
Dilansir dari Kompas, insiden maut tersebut bermula dari kecelakaan yang melibatkan taksi listrik di pelintasan sebidang Bulak Kapal, Kota Bekasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ribuan titik pelintasan di Jawa saat ini belum memiliki pengamanan yang memadai bagi masyarakat.
"Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga ya. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini," ujar Prabowo, Presiden RI.
Kepala Negara menilai kondisi pelintasan tanpa palang pintu ini merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sejak puluhan tahun silam. Ia telah memberikan instruksi untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada titik-titik tersebut.
"Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun. Sekarang sudahlah, kami selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera, kami akan perbaiki semua ya lintasan tersebut," ujarnya Prabowo, Presiden RI.
Besaran anggaran triliunan rupiah dialokasikan khusus untuk pengadaan pos jaga resmi hingga pembangunan jalan layang atau flyover di kawasan padat lalu lintas. Prabowo menekankan pentingnya pendanaan ini mengingat peran krusial moda transportasi kereta api di Indonesia.
"Demi keselamatan dan karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, maka kita harus keluarkan. Untuk sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya," tuturnya Prabowo, Presiden RI.
Presiden juga secara khusus menyetujui pengadaan palang pintu di wilayah Bulak Kapal, Bekasi. Instruksi eksekusi proyek mendesak ini disampaikan langsung kepada Wali Kota Bekasi untuk segera ditindaklanjuti demi keamanan pengguna jalan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan akan melakukan investigasi mendalam terhadap kondisi pelintasan yang tidak aman. Hal tersebut disampaikan AHY saat meninjau lokasi kejadian di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026) siang.
"Masih cukup banyak pelintasan sebidang, di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Kita akan investigasi," kata AHY, Menko IPK.
AHY menambahkan bahwa solusi jangka panjang mencakup penataan ruang dan pembangunan jalan layang untuk menghapus keberadaan pelintasan sebidang. Perubahan sistem lalu lintas akan dikelola seiring dengan hadirnya fasilitas infrastruktur baru tersebut di tengah pemukiman.
"Ini perlu penyiapan tata ruangnya, lahannya. Ini juga membutuhkan proses, lalu pembangunan flyover itu sendiri. Barulah setelah itu ada perubahan sistem traffic yang kita kelola dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan lainnya di kemudian hari. Sekaligus bisa menutup sejumlah lintasan sebidang lainnya jika flyover tersebut misalnya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita," ucap AHY, Menko IPK.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Selasa pukul 13.00 WIB, jumlah korban tewas akibat kecelakaan KRL nomor PLB 5568A dan KA Argo Bromo Anggrek mencapai 15 orang. Seluruh korban kini mendapatkan perawatan intensif di delapan rumah sakit berbeda di wilayah Bekasi dan Cibitung.
