Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen membutuhkan anggaran rata-rata sebesar Rp 200 miliar per lokasi pada Rabu (29/4/2026). Proyek strategis nasional ini ditargetkan tuntas untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 mendatang.
Pengalokasian dana tersebut mencakup pembangunan infrastruktur fisik yang pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagaimana dilansir dari Nasional, Kementerian Sosial berperan dalam pengelolaan operasional fasilitas pendidikan tersebut setelah bangunan fisik selesai didirikan.
"Macam-macam itu, nanti ditanya (detailnya) ke Kementerian PU lah ya, rata-rata itu satu tempat di atas Rp 200 miliar," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Target penyelesaian pembangunan fisik Sekolah Rakyat tahap II ditetapkan pada Juni 2026. Pemerintah memproyeksikan gedung-gedung ini dapat langsung digunakan siswa mulai Juli 2026 sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah.
"Sekarang sedang berproses (pembangunan), ada yang sudah 30 persen, ada yang masih 20 persen, ada yang sudah 40 persennya, semua sedang berproses," tutur Gus Ipul.
Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari sebelumnya merinci sebaran 104 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Mayoritas pembangunan terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar yang memadai.
"Pembangunan SR tahap 2 di wilayah Jawa sebanyak 40 lokasi, di Pulau Sumatera 26 lokasi, Pulau Kalimantan 12 lokasi, Pulau Sulawesi 16 lokasi," ungkap Qodari, Kepala Staf Presiden.
Wilayah timur Indonesia juga mendapatkan alokasi pembangunan, mencakup Maluku sebanyak empat lokasi serta Papua dan Nusa Tenggara masing-masing tiga lokasi. Upaya ini diklaim sebagai langkah konkret pemerintah dalam menyentuh daerah tertinggal dan kepulauan.
"Program ini direncanakan dalam skema tahun jamak, multi-years contract, 2025-2026, untuk memastikan penyelesaian pembangunan secara bertahap dan berstruktur," ujar Qodari.
Skema kontrak tahun jamak ini diterapkan untuk menjamin keberlanjutan proyek dari tahun 2025 hingga 2026. Fokus utama program ini adalah ketersediaan infrastruktur pendidikan yang permanen dan berkualitas di titik-titik yang selama ini sulit terjangkau sarana pendidikan formal.
