Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merencanakan pembangunan flyover dan underpass pada sejumlah pelintasan sebidang kereta api di Indonesia guna meminimalisir risiko kecelakaan. Rencana tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/05/2026).
Dilansir dari Kompas, saat ini terdapat sekitar 2.000 titik pelintasan sebidang yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Penanganan ribuan titik tersebut dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
"Nasional itu sekitar 186-an. Dan sebagian sudah kami kerjakan, tinggal 130-an yang belum kami kerjakan," ujar Dody, Menteri PU.
Dody menjelaskan bahwa proses eksekusi pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara bertahap. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran negara serta kesiapan lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.
Kesiapan lahan menjadi faktor krusial, terutama karena lokasi pelintasan sebidang biasanya berada di area strategis. Hal ini sering kali berdampak pada tingginya harga tanah yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan lahan.
"Lahan itu kewajibannya pemda, nanti kami bisa diskusi dengan pemda. Karena pelintasan sebidang itu rata-rata lahan prime, mahal banget pasti," kata Dody.
Selain masalah lahan, pemilihan jenis konstruksi antara jembatan layang (flyover) atau terowongan (underpass) akan disesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan. Meskipun flyover dinilai lebih mudah secara teknis, opsi underpass tetap terbuka jika kondisi lahan mendukung.
"Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah. Tapi belum tentu flyover semua, tergantung kondisi tempat dan kesiapan lahannya," ujar Dody.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun yang bersifat umum atau blanket untuk mendukung proyek ini. Langkah percepatan pembangunan ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto pasca-insiden tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.
Pencairan dana tersebut baru akan dilakukan apabila dokumen desain proyek dan lahan telah dinyatakan siap sepenuhnya untuk memulai konstruksi fisik di lapangan.
"Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kami minta," kata Dody.
Penentuan lokasi prioritas akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait. Fokus utama percepatan diberikan pada titik-titik pelintasan dengan tingkat risiko kecelakaan paling tinggi demi menjamin keselamatan pengguna jalan.
