Sektor industri manufaktur di Indonesia kini berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kondisi ekonomi global yang masih belum stabil menjadi faktor utama yang memberikan tekanan berat bagi keberlangsungan bisnis para pelaku usaha.
Berbagai tantangan muncul secara bersamaan, mulai dari nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga kenaikan biaya produksi yang signifikan. Selain itu, gangguan pada rantai pasok dunia diprediksi akan memicu gelombang PHK baru yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 2026 ini.
Sejumlah organisasi pekerja dan lembaga penelitian ekonomi memperkirakan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK akan terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Situasi yang mengkhawatirkan ini telah mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar kementerian guna merumuskan langkah mitigasi yang tepat.
Penyebab Utama Tekanan pada Industri Nasional
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global telah memberikan dampak nyata bagi industri padat karya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu beban terberat yang harus dihadapi saat ini.
Menurut Said, kondisi ini secara otomatis menaikkan biaya produksi perusahaan, terutama bagi industri yang mengandalkan bahan baku impor. Industri yang berorientasi pada pasar ekspor juga tidak luput dari tekanan akibat ketidakpastian ekonomi internasional tersebut.
Faktor penyebab kenaikan beban operasional perusahaan menurut KSPI:
- Melemahnya nilai tukar rupiah yang membuat harga pembelian bahan baku impor menjadi jauh lebih mahal.
- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kategori industri nonsubsidi yang membebani logistik.
- Penurunan permintaan dari pasar luar negeri akibat kondisi ekonomi global yang sedang lesu.
- Membengkaknya biaya operasional harian yang tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan.
Said Iqbal menegaskan bahwa jatuhnya nilai rupiah memaksa pengusaha merogoh kocek lebih dalam karena transaksi bahan baku menggunakan dolar. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers secara daring pada Minggu, 31 Mei 2026, untuk memberikan gambaran kondisi lapangan.
Kondisi beban biaya yang membengkak ini akhirnya memaksa sejumlah perusahaan untuk melakukan langkah efisiensi yang pahit. Beberapa di antaranya memilih untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menghentikan operasional pabrik secara total demi menghindari kerugian lebih besar.
Sektor-Sektor yang Paling Terancam PHK
Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius KSPI adalah penutupan operasional pabrik elektronik milik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok. Keputusan penutupan ini berdampak langsung pada hilangnya pekerjaan bagi sekitar 350 orang buruh di pabrik tersebut.
Said Iqbal menilai insiden tersebut merupakan cerminan dari sulitnya industri bertahan di tengah tingginya biaya impor bahan baku. Selain sektor elektronik, tanda-tanda kelesuan juga mulai merambat ke industri otomotif yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi.
Kenaikan harga kendaraan yang dipicu oleh mahalnya komponen impor telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun secara drastis. Penurunan volume penjualan ini berujung pada kebijakan pengurangan tenaga kerja di beberapa daerah operasional industri otomotif.
Daftar sektor industri yang diprediksi mengalami dampak PHK cukup besar:
- Sektor Industri Elektronik: Tertekan akibat ketergantungan pada komponen impor yang harganya melambung.
- Sektor Otomotif: Mengalami penurunan permintaan pasar karena harga jual produk yang semakin tinggi.
- Sektor Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki: Menghadapi tantangan berat dari sisi biaya produksi dan persaingan global.
Di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan sudah ada sekitar 200 buruh otomotif yang terkena PHK akibat penurunan performa penjualan. KSPI mengkhawatirkan tren negatif ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan proteksi yang kuat.
Potensi PHK di sektor formal industri tekstil, garmen, dan alas kaki juga diprediksi akan mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, setidaknya ada potensi sekitar 9.000 pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian mereka.
Data dan Proyeksi dari Core Indonesia
Kekhawatiran mengenai badai PHK ini juga diperkuat oleh hasil kajian terbaru dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia. Melalui riset bertajuk "COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu", lembaga tersebut memaparkan angka-angka proyeksi yang cukup signifikan.
Core Indonesia memperkirakan akan ada tambahan jumlah pekerja yang terdampak PHK pada kuartal II tahun 2026. Angka estimasi tambahan tersebut berkisar antara 15.300 hingga mencapai 20.300 orang pekerja dari berbagai sektor usaha di tanah air.
Estimasi tambahan jumlah PHK berdasarkan sektor menurut kajian Core Indonesia:
| Sektor Industri | Proyeksi Jumlah Pekerja Terdampak |
|---|---|
| Manufaktur (Pengolahan) | 8.700 – 12.100 Pekerja |
| Sektor Jasa | 3.300 – 4.500 Pekerja |
| Sektor Pertanian | 3.300 – 3.600 Pekerja |
Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan area yang paling rentan menghadapi guncangan ekonomi saat ini. Data ini dihitung menggunakan pendekatan tabel input-output dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 untuk melihat sensitivitas tenaga kerja.
Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet beserta tim, menyebutkan bahwa proyeksi ini didasarkan pada beberapa asumsi kondisi ekonomi. Salah satunya adalah adanya hambatan distribusi logistik di wilayah Selat Hormuz yang diprediksi masih akan berlangsung cukup lama.
Selain itu, skenario terburuk ini juga mempertimbangkan kemungkinan nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menyentuh level Rp17.400 per dolar AS. Jika kondisi tersebut terjadi, maka biaya impor akan semakin tidak terkendali bagi para pelaku industri nasional.
Upaya Mitigasi dan Respons Pemerintah
Menanggapi berbagai proyeksi negatif tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa mereka tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan setiap sektor usaha yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pihaknya secara rutin melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki kesiapan data dan kebijakan dalam mengantisipasi perluasan gelombang PHK.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani ancaman PHK:
- Melakukan pemantauan intensif secara lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
- Menyiapkan skema relaksasi pajak bagi perusahaan yang terdampak kenaikan biaya operasional yang ekstrem.
- Mencari solusi atas kendala ketersediaan energi, seperti pasokan gas, guna menekan beban produksi industri.
- Mengevaluasi kebijakan impor dan ekspor secara berkala untuk menjaga stabilitas industri manufaktur nasional.
Yassierli menjelaskan bahwa saat ini pemerintah bekerja dalam satu tim yang solid untuk memonitor kondisi lapangan secara langsung. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab keresahan publik terkait beberapa kasus penutupan pabrik yang sudah mulai terjadi di daerah.
Menteri Ketenagakerjaan juga menyoroti pentingnya relaksasi kebijakan untuk meringankan beban para pengusaha di masa sulit ini. Pemerintah berharap berbagai bentuk bantuan kebijakan dapat membantu keberlangsungan operasional perusahaan sehingga pekerja tidak perlu kehilangan pekerjaannya.
Sebagai langkah jangka panjang, evaluasi terhadap kondisi industri nasional akan terus dilakukan oleh pihak berwenang secara berkesinambungan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa langkah mitigasi yang dijalankan efektif dalam menjaga stabilitas lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.
