Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut sebagai tekanan ganda di wilayah Pantai Utara Jawa pada Senin (4/5/2026).
Kawasan strategis tersebut dinilai menghadapi risiko banjir rob hingga potensi bencana fatal yang memerlukan intervensi infrastruktur terpadu secepatnya. Penegasan ini disampaikan AHY dalam acara Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Data teknis menunjukkan bahwa laju penurunan permukaan tanah di beberapa titik mencapai angka yang mengkhawatirkan setiap tahunnya. Hal ini menjadi beban berat bagi wilayah perkotaan besar di sepanjang pesisir utara.
ÔÇ£Telah terjadi penurunan permukaan tanah 1 (cm) hingga 20 cm per tahun. Paling buruk terjadi di Jakarta dan juga Semarang. Tetapi di daerah lainnya juga terus terjadi land subsidence atau penurunan permukaan tanah,ÔÇØ kata AHY.
Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPUJ) tersebut menambahkan bahwa faktor alam global turut memperparah kondisi pesisir. Kenaikan air laut yang dipicu pemanasan global menjadi variabel kedua dalam tekanan ganda tersebut.
ÔÇ£Ini bisa dikatakan sebagai twin pressure, tekanan ganda, terjadi kenaikan permukaan air laut. Rising sea level ini juga mengkhawatirkan akibat pemanasan global,ÔÇØ ujarnya.
Kondisi geografis yang kian menurun menyebabkan infrastruktur publik dan hunian warga berada dalam posisi rentan terhadap luapan air laut. Tanpa langkah konkret, proyeksi genangan air pada tahun 2050 diperkirakan akan meluas secara signifikan.
Masalah lain yang muncul di samping ancaman banjir adalah kesulitan akses terhadap sumber daya air bersih bagi masyarakat sekitar. Wilayah ini diprediksi mengalami paradoks kondisi air yang ekstrem.
ÔÇ£Bukan hanya menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir, tetapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius,ÔÇØ katanya.
Signifikansi perlindungan kawasan ini tidak terlepas dari peran strategis Pantura terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kawasan tersebut tercatat menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Beban sosial juga menjadi pertimbangan utama mengingat terdapat sekitar 55 juta penduduk yang tersebar di 20 kabupaten dan lima kota di wilayah tersebut. Pembangunan Giant Sea Wall dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk melindungi 26 persen masyarakat yang bermukim tepat di kawasan pesisir.
ÔÇ£Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua,ÔÇØ tandas AHY.
