Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada Rabu (20/5/2026). Status tersebut ditetapkan karena risiko penyebaran infeksi virus mematikan ini dinilai sangat tinggi pada tingkat nasional serta regional.
Peningkatan status ini dilansir dari Media Indonesia didasarkan pada investigasi para ahli yang menunjukkan indikasi bahwa penularan telah berlangsung selama beberapa bulan di wilayah timur Kongo sebelum akhirnya terdeteksi resmi oleh sistem kesehatan global.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengumumkan penetapan status darurat ini sebagai alarm tertinggi kedua di bawah Peraturan Kesehatan Internasional (IHR). Langkah hukum internasional ini diambil guna memicu respons kesiapsiagaan darurat dan koordinasi ketat di berbagai negara tetangga.
Kendati demikian, Komite Darurat WHO menegaskan situasi di lapangan saat ini dinilai belum memenuhi klasifikasi sebagai pandemi global.
"Situasi saat ini memenuhi kriteria darurat kesehatan internasional, tetapi kami sepakat bahwa ini belum memenuhi kriteria darurat pandemi," ujar Lucille Blumberg, ketua komite tersebut.
Berdasarkan data resmi, penularan virus ini telah mencakup 51 kasus terkonfirmasi di Provinsi Ituri dan Kivu Utara dengan hampir 600 kasus suspek. Sebanyak 139 kematian suspek tercatat di Kongo, sementara penyebaran lintas batas terdeteksi di Uganda dengan dua kasus, dan satu warga Amerika Serikat dievakuasi ke Jerman.
Petugas teknis WHO untuk demam berdarah virus, Anais Legand, menekankan bahwa pemutusan rantai penularan menjadi prioritas utama penanganan medis saat ini.
"Mengingat skalanya, kami memperkirakan virus telah bersirkulasi selama beberapa bulan. Fokus kami adalah pelacakan kontak, isolasi, dan perawatan bagi semua kasus suspek maupun terkonfirmasi," jelasnya.
Merespons situasi ini, peningkatan jumlah infeksi diperkirakan masih akan terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Keterlambatan deteksi awal pada sistem kesehatan masyarakat menjadi faktor utama proyeksi kenaikan angka kasus tersebut.
Wabah ini turut memicu ketegangan diplomatik internasional ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, melayangkan kritik tajam. Rubio menilai WHO terlambat mengidentifikasi krisis kesehatan ini di tengah proses penarikan diri AS dari keanggotaan organisasi tersebut.
Tedros Adhanom Ghebreyesus kemudian memberikan jawaban terhadap kritik politik yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat.
Ia menekankan bahwa peran WHO adalah mendukung kedaulatan negara dalam merespons wabah, bukan menggantikan tanggung jawab pemerintah nasional. Penurunan kontribusi dana dari negara donor terbesar dikhawatirkan para ahli dapat memperlambat penanganan wabah di negara-negara berpenghasilan rendah.
