Sosiolog Universitas Indonesia, Dr. Ida Ruwaida, M.Si., menilai kebijakan bekerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara belum tentu efektif menghemat anggaran negara. Penilaian tersebut disampaikan pada Rabu (6/5/2026) menyusul adanya wacana efisiensi melalui fleksibilitas lokasi kerja bagi pegawai pemerintah.
Analisis mengenai dampak kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati sebagaimana dilansir dari Lifestyle. Ida menekankan bahwa penghematan anggaran operasional kantor tidak secara otomatis terjadi karena terdapat faktor gaya hidup dan pola konsumsi pekerja yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir kebijakan tersebut.
"Sebab itu WFH Jumat tidak akan berdampak besar, apalagi mampu mengefisienkan anggaran, karena faktor lain yang perlu dilihat adalah kaitannya dengan gaya hidup," kata Ida Ruwaida, Sosiolog Universitas Indonesia dari FISIP UI.
Ida menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pemindahan lokasi dari kantor ke rumah. Cara setiap individu memaknai waktu di luar kantor akan menentukan apakah efisiensi benar-benar tercapai atau justru menimbulkan pengeluaran baru.
"Jika Jumat WFH hanya diberlakukan kepada ASN, menurut saya tidak terlalu berdampak karena persentase jumlah ASN kementerian atau lembaga negara di Jakarta khususnya relatif sedikit," ujar Ida Ruwaida.
Menurutnya, jumlah ASN di Jakarta tidak cukup signifikan untuk memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang luas jika kelompok pekerja lain tetap bekerja secara luring. Ia juga menyoroti kebiasaan instansi pemerintah yang selama ini menjadikan hari Jumat sebagai waktu untuk kegiatan non-formal.
"Bagi ASN, sebelum ditetapkan kebijakan WFH, Jumat adalah hari krida, hari relatif lebih santai," kata Ida Ruwaida.
Karakter hari Jumat yang sudah dianggap santai melalui kegiatan seperti olahraga atau pengajian membuat WFH berisiko hanya menjadi penyesuaian teknis tanpa meningkatkan produktivitas. Ida turut memperingatkan potensi munculnya persepsi akhir pekan yang panjang bagi para pegawai dan keluarga.
"Kalau sekolah-sekolah juga di-PJJ-kan pada hari Jumat, mungkin ada sedikit pengaruhnya, itu pun untuk orangtua yang ASN," ujar Ida Ruwaida.
Risiko kegagalan efisiensi muncul apabila hari kerja tersebut justru dimaknai sebagai waktu libur tambahan bersama keluarga. Ida berkaca pada pengalaman selama masa pandemi di mana pola kerja jarak jauh seringkali dianggap sebagai kondisi darurat semata.
"Fakta bahwa akan terbangun realitas baru pada masa Covid-19, ternyata kini kembali ke era lama karena kebijakan WFH maupun PJJ dimaknai sebagai kondisi darurat, bukan untuk membangun kultur baru," kata Ida Ruwaida.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya cara pandang baru mengenai tanggung jawab dan batasan kerja yang jelas, kebijakan WFH Jumat tidak akan menghasilkan perubahan budaya kerja yang signifikan. Efisiensi yang diharapkan berisiko tidak tercapai jika orientasi kebijakan hanya terpaku pada aturan lokasi kerja.
