Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat mulai berdampak pada volume lalu lintas di jalan protokol Jakarta pada 10 April 2026. Meski demikian, penurunan jumlah kendaraan dinilai masih sangat tipis sehingga belum signifikan mengurai kemacetan ibu kota.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang dilansir dari Megapolitan menunjukkan fenomena unik di koridor Jalan Jenderal Sudirman-Karet. Walaupun total volume kendaraan menurun, jumlah kendaraan roda empat justru mengalami kenaikan pada hari Jumat saat aturan tersebut diterapkan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta, Listiyaning Handayani, memaparkan data sensor traffic counting yang menunjukkan tren penurunan dibanding hari kerja normal. Namun, ia menekankan bahwa penyusutan tersebut belum mampu membuat jalur pusat ekonomi menjadi lengang.
Rata-rata volume kendaraan arah masuk Jakarta di koridor Sudirman-Karet pada jam sibuk Senin-Kamis selama April 2026 mencapai 38.611 unit. Penurunan tercatat hanya sebesar puluhan kendaraan saat kebijakan mulai diberlakukan secara resmi.
ÔÇ£Sementara pada Jumat saat WFH ASN diberlakukan, angkanya tercatat 38.577 kendaraan atau turun tipis 0,09 persen,ÔÇØ tutur Listiyaning dalam keterangan yang diterima Senin (11/5/2026).
Analisis rinci menunjukkan jumlah sepeda motor di jalur tersebut menyusut dari 19.443 menjadi 19.020 unit, sementara bus dan truk turun dari 1.217 menjadi 1.177 unit. Sebaliknya, mobil pribadi atau kendaraan ringan justru meningkat dari 17.950 menjadi 18.379 unit.
Dinamika berbeda terlihat pada arus kendaraan yang keluar dari Jakarta di lokasi yang sama dengan penurunan total mencapai 5,34 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada kategori roda empat yang merosot hingga 8,27 persen dari angka semula 17.040 kendaraan.
Dishub DKI juga memantau situasi di Jalan Rasuna Said yang menunjukkan volume kendaraan relatif stabil untuk arah masuk kota dengan kenaikan tipis 0,02 persen. Namun, arus keluar Jakarta di ruas ini mencatat penurunan signifikan sebesar 12,68 persen, terutama didorong oleh berkurangnya sepeda motor sebanyak 14,28 persen.
Di Jalan MH Thamrin, volume masuk Jakarta turun 3,67 persen, tetapi arus keluar justru melonjak 5,97 persen. Listiyaning merinci bahwa kenaikan ini didominasi oleh pergerakan sepeda motor dan mobil pribadi ke arah luar pusat kota.
ÔÇ£Kenaikan ini terjadi terutama pada sepeda motor yang naik dari 29.434 menjadi 31.823 kendaraan. Kendaraan roda empat juga meningkat dari 19.816 menjadi 20.620 kendaraan,ÔÇØ kata Listiyaning.
Mengenai waktu terjadinya kepadatan, otoritas transportasi memastikan tidak ada pergeseran jam puncak kemacetan di jalanan. Pola pergerakan warga masih terkonsentrasi pada pagi hari sebagaimana jadwal kerja pada umumnya.
ÔÇ£Dari data sensor traffic counting, tidak terdapat pergeseran puncak kemacetan (peak hour) antara hari kerja (Senin sampai Kamis) dengan hari Jumat pelaksanaan WFH, yaitu pada jam 7 hingga 9 pagi,ÔÇØ ujar Listiyaning.
Muncul kekhawatiran mengenai fenomena paradoks kemacetan di mana ruang jalan yang kosong justru memicu penggunaan kendaraan pribadi baru. Namun, berdasarkan pemantauan di tiga koridor utama, pihak Dishub belum menemukan bukti kuat adanya gejala tersebut.
ÔÇ£Berdasarkan hasil traffic counting pada koridor Sudirman-Karet, Rasuna Said, dan Thamrin, belum teridentifikasi indikasi kuat terjadinya fenomena paradoks kemacetan (induced demand),ÔÇØ kata Listiyaning.
Kondisi di lapangan pada Jumat (8/5/2026) sore menunjukkan Jalan Jenderal Gatot Subroto tetap ramai lancar dengan dominasi warna kuning dan jingga pada peta navigasi. Kecepatan rata-rata kendaraan di Tol Dalam Kota berkisar antara 20 hingga 30 kilometer per jam saat jam pulang kantor.
Pengalaman berbeda dirasakan oleh para pengemudi transportasi publik yang merasa beban lalu lintas pada Jumat pagi menjadi sedikit lebih ringan. Petugas di lapangan mengamati perubahan arus yang tidak sepadat periode sebelum kebijakan WFH ASN bergulir.
ÔÇ£Kalau dulu itu Jumat pagi, sekitar jam 6 sampai 9, itu padat banget. Kadang di sekitar Balai Kota sampai Merdeka Selatan bisa tersendat,ÔÇØ ujar Arif, sopir bus TransJakarta.
Arif menambahkan bahwa saat ini kondisi jalanan lebih mengalir meski kepadatan belum sepenuhnya hilang. Kelonggaran jadwal membuat antrean kendaraan tidak lagi menumpuk secara drastis pada satu titik waktu.
ÔÇ£Sekarang Jumat lebih longgar dibanding dulu. Enggak sepadat yang sampai antre panjang,ÔÇØ kata Arif.
Ia mengamati bahwa volume kendaraan saat ini cenderung lebih menyebar di sepanjang jalur operasionalnya. Hal ini memberikan sedikit ruang gerak bagi moda transportasi massal.
ÔÇ£Masih ada padatnya, tapi enggak numpuk di satu waktu seperti dulu. Lebih menyebar,ÔÇØ ujarnya.
Pengemudi ojek online juga merasakan pemangkasan waktu tempuh yang cukup signifikan untuk rute-rute di pusat kota. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hampir satu jam kini bisa ditempuh dalam waktu yang lebih singkat.
ÔÇ£Kalau dulu itu dari Menteng ke arah Sudirman bisa 35 sampai 45 menit. Kadang cuma geser beberapa ratus meter aja bisa lama banget,ÔÇØ ujar Dedi, pengemudi ojek online.
Dedi menilai arus lalu lintas saat ini lebih ramah bagi pengendara karena berkurangnya situasi berhenti-jalan yang melelahkan. Namun, sisi negatifnya adalah penurunan pesanan dari area perkantoran pemerintah.
ÔÇ£Sekarang lebih enak sih, paling 20ÔÇô25 menit sudah sampai. Enggak sepadat dulu yang stop-and-go terus,ÔÇØ kata Dedi.
Pengemudi lain mengonfirmasi bahwa meski kemacetan masih ada, aliran kendaraan tidak lagi terkunci total seperti sebelumnya. Fenomena ini terlihat terutama pada akses menuju jalan-jalan protokol.
ÔÇ£Sekarang masih ada macet, tapi lebih mengalir. Enggak separah dulu yang benar-benar berhenti total,ÔÇØ kata Roni, pengemudi ojek online.
Di kawasan Kebon Sirih, jam sibuk pagi hari tetap terjadi namun dengan intensitas yang lebih rendah. Warga tetap beraktivitas di luar rumah meski statusnya sedang bekerja secara daring.
ÔÇ£Dulu itu jam 7 sampai 9 pagi benar-benar padat. Sekarang masih ada, tapi enggak segila dulu,ÔÇØ kata Siti, pengemudi ojek online.
Pendapat serupa disampaikan oleh pengemudi di rute Menteng-Gambir yang melihat situasi lalu lintas saat ini berada pada posisi moderat. Perubahan beban jalan dianggap sudah mulai terasa meski belum mencapai kondisi ideal lancar.
ÔÇ£Kalau dibilang lancar banget juga belum. Tapi kalau dibanding dulu, jelas lebih ringan,ÔÇØ kata Agus, pengemudi ojek online.
Agus juga menyoroti adanya risiko baru karena kendaraan cenderung dipacu lebih cepat saat jalanan mulai terbuka. Kecepatan yang meningkat ini dianggap bisa menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.
ÔÇ£Karena jalan agak kosong, banyak yang jadi lebih kencang. Jadi kadang walaupun lancar, malah terasa lebih riskan,ÔÇØ ujar Agus.
Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, memberikan pandangan strategis terhadap fenomena ini. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan strategi pengurangan pergerakan dalam transportasi berkelanjutan.
ÔÇ£Dengan jumlah ASN di wilayah Jakarta mencapai 1,5 juta orang, kebijakan ini memang berpotensi memiliki dampak lalu lintas di koridor ruas jalan utama,ÔÇØ kata Gonggomtua.
Namun, Gonggomtua mengingatkan bahwa proporsi ASN hanya sekitar 17 persen dari total penduduk yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Hal ini membuat dampak kebijakan WFH terbatas jika tidak didukung oleh sektor swasta.
ÔÇ£Jika dilihat secara menyeluruh, jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek,ÔÇØ ujar Gonggomtua.
Ia juga menunjuk pada fakta bahwa banyak kategori ASN yang tetap wajib hadir secara fisik di lapangan. Petugas pelayanan publik dan tenaga teknis tidak bisa dialihkan ke model kerja dari rumah.
ÔÇ£Tidak semua ASN dapat bekerja di rumah, seperti ASN yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, petugas layanan publik, dan teknisi lapangan tetap harus melakukan pekerjaannya secara tatap muka,ÔÇØ kata Gonggomtua.
Solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah penguatan transportasi publik melalui perbaikan waktu tunggu dan integrasi antar moda. Langkah ini harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti Electronic Road Pricing (ERP).
ÔÇ£Jakarta tidak bisa mengharapkan perubahan perilaku masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi tanpa adanya strategi pendukung lainnya,ÔÇØ ujar Gonggomtua.
