Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat yang dimulai sejak awal April 2026 belum memberikan dampak signifikan terhadap kelengangan jalan protokol di Jakarta. Dilansir dari Megapolitan, data menunjukkan volume kendaraan di sejumlah koridor utama hanya mengalami penurunan tipis bahkan terjadi anomali kenaikan arus di titik tertentu.
Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta, Listiyaning Handayani, mengungkapkan bahwa volume kendaraan arah keluar Jakarta di Jalan MH Thamrin justru melonjak pada Jumat, 10 April 2026. Arus outbound tersebut naik sebesar 5,97 persen dengan total 54.473 kendaraan dibandingkan rata-rata hari kerja normal sebanyak 51.407 kendaraan.
"Arus kendaraan arah keluar Jakarta justru meningkat. Total kendaraan rata-rata hari kerja tercatat 51.407 kendaraan, sedangkan pada Jumat WFH naik menjadi 54.473 kendaraan atau naik 5,97 persen," kata Listiyaning Handayani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta.
Data sensor traffic counting menunjukkan tren penurunan secara umum belum mencapai angka yang berarti bagi kelancaran lalu lintas ibu kota secara menyeluruh.
"Secara umum, total volume kendaraan pada hari Jumat dengan penerapan WFH ASN menunjukkan tren penurunan dibandingkan hari kerja normal, meskipun besaran penurunannya masih belum signifikan," ujar Listiyaning Handayani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta.
Listiyaning menjelaskan bahwa pihak berwenang terus melakukan pemantauan karena mobilitas di Jakarta turut dipengaruhi oleh sektor swasta dan pergerakan warga dari wilayah penyangga.
"Dari data sensor traffic counting, tidak terdapat pergeseran puncak kemacetan (peak hour) antara hari kerja (Senin sampai Kamis) dengan hari Jumat pelaksanaan WFH, yaitu pada jam 07,00 hingga 09.00 pagi," kata Listiyaning Handayani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta.
Petugas juga menegaskan bahwa tidak ada pengaturan lalu lintas tambahan yang diterapkan secara khusus selama masa kebijakan ini berlangsung.
"Tidak," ujar Listiyaning Handayani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta.
Kondisi di lapangan pada Jumat malam, 8 Mei 2026, memperlihatkan kepadatan di Jalan Jenderal Sudirman dari Jembatan Akar Teknologi yang terpantau padat merayap sejak pukul 19.00 WIB. Kecepatan rata-rata kendaraan hanya berkisar 15-20 kilometer per jam akibat dominasi pekerja swasta dan aktivitas hiburan.
Seorang pengemudi ojek online di wilayah Menteng, Dedi, menuturkan bahwa waktu tempuh menuju Sudirman memang terasa lebih singkat menjadi sekitar 20-25 menit dibandingkan sebelumnya.
"Kalau dulu itu dari Menteng ke arah Sudirman bisa 35 sampai 45 menit. Kadang cuma geser beberapa ratus meter aja bisa lama banget," kata Dedi, Pengemudi ojek online.
Meskipun perjalanan terasa lebih cepat, ia menyadari adanya perubahan pada jumlah pesanan dari area perkantoran pemerintah.
"Sekarang lebih enak sih, paling 20ÔÇô25 menit sudah sampai. Enggak sepadat dulu yang stop-and-go terus," ujar Dedi, Pengemudi ojek online.
Dedi menambahkan bahwa situasi di sekitar gedung kementerian kini tidak seramai biasanya pada jam berangkat kantor.
"Order dari gedung-gedung kantor pemerintah di Thamrin atau sekitar Monas itu agak berkurang. Jadi yang dulu rame jam berangkat kantor, sekarang jadi lebih sepi," ucap Dedi, Pengemudi ojek online.
Hal senada disampaikan Roni, pengemudi ojek online di kawasan Gambir, yang melihat adanya pola keberangkatan lebih awal menuju luar kota pada Jumat pagi.
"Yang agak aneh itu arah keluar kota. Jumat pagi sekarang sudah mulai rame ke tol. Jadi kayaknya orang-orang malah berangkat lebih cepat buat ke luar Jakarta," kata Roni, Pengemudi ojek online.
Menanggapi fenomena ini, Southeast Asia Director ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, menyebutkan bahwa jumlah ASN di Jabodetabek hanya mencakup 17 persen dari total penduduk yang bekerja.
"Jika dilihat secara menyeluruh, jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek," ujar Gonggomtua Sitanggang, Southeast Asia Director ITDP Indonesia.
Gonggomtua berpendapat bahwa efektivitas kebijakan pengurangan kemacetan memerlukan strategi pendukung selain sekadar bekerja dari rumah.
"Jakarta tidak bisa mengharapkan perubahan perilaku masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi tanpa adanya strategi pendukung lainnya," ujar Gonggomtua Sitanggang, Southeast Asia Director ITDP Indonesia.
Di sektor transportasi umum, KAI Commuter melaporkan penurunan volume pengguna sebesar 9 persen pada Jumat, 8 Mei 2026. Penurunan serupa terjadi pada LRT Jabodebek yang mencatat pengurangan penumpang hingga 17 persen selama bulan April 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.
"Sehingga terdapat perbedaan 42.080 pengguna LRT Jabodebek atau 17 persen," kata Radhitya Mardika, Manager of Public Relations LRT Jabodebek.
