Warga di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, tetap memilih bertahan di tengah permukiman padat yang minim sinar matahari akibat tekanan ekonomi yang menghimpit. Kondisi lingkungan yang gelap dan pengap terpaksa mereka maklumi demi memiliki tempat tinggal sendiri tanpa beban biaya sewa.
Seperti dikutip dari Megapolitan, warga di RW 03 Jembatan Besi tetap merasa nyaman meskipun menyadari bahwa lingkungan mereka masuk dalam kategori kawasan kumuh. Faktor kepemilikan bangunan menjadi alasan utama mereka enggan berpindah ke tempat yang lebih layak namun berbayar.
"Namanya kita memang mampunya tinggal di sini kan karena dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah gitu ibaratnya. Nggak repot mengontrak ke mana-mana mahal," ucap Fina saat ditemui Kompas.com, Kamis.
Fina yang sudah 25 tahun menetap di sana mengakui bahwa rumah dua lantainya kini terhimpit bangunan lain hingga menutupi akses cahaya. Kondisi ini membuat lorong gang selebar satu meter menyerupai terowongan gelap yang mengharuskan penggunaan lampu selama 24 jam penuh.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya. Tapi dibilang layak juga nggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga nggak masuk ke sini kan, ketutupan," tutur Fina.
Kesaksian serupa disampaikan oleh Mak Junaiyah, lansia berusia 70 tahun yang telah tinggal di Tambora selama setengah abad. Ia melihat transformasi kawasan tersebut dari permukiman biasa menjadi salah satu titik terpadat di Asia Tenggara akibat ledakan populasi.
"Dari anak saya yang pertama udah tinggal di sini, 50 tahun ada kali, rumah saya sampai sudah dua kali kena kebakaran. 1998 sama 2016 kemarin. Dulu mah enggak sepadat ini," ucap Mak Junaiyah.
Meskipun kawasan tempat tinggalnya masuk dalam radar penataan pemerintah daerah, Mak Junaiyah mengaku enggan ambil pusing selama ia masih bisa menempati rumah miliknya. Rasa tenang karena tidak perlu membayar sewa menjadi tolok ukur kenyamanan baginya di masa tua.
"Enggak tahu ya kalau saya, katanya kumuh apa gimana mah enggak tahu, saya enggak paham, tapi pokoknya mah saya tinggal di sini aja, berasa dibikin nyaman aja, karena dari dulu rumahnya di sini," kata dia.
Ia pun menambahkan bahwa biaya hidup yang mahal di Jakarta menjadi penghalang untuk mencari tempat tinggal lain yang lebih representatif.
"Kalau merasa kumuh sih kita namanya keadaannya begini dari dulunya ya. Alhamdulillah gitu. Namanya rumahnya udah di sini, kalau pindah mau ke mana, mahal semua di Jakarta mah sekarang," ungkapnya.
Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, mengungkapkan bahwa tercatat ada sekitar 872 Kepala Keluarga (KK) yang menghuni wilayah tersebut secara riil. Kepadatan yang ekstrem bahkan memaksa warga untuk menggunakan tempat tidur secara bergantian dalam satu rumah.
"Tidur pun mereka kadang suka shift-shiftan (bergantian). Ya itulah memang kondisi riil, kita juga tidak bisa menutup-nutupi," jelas Didi.
Didi menambahkan bahwa wacana relokasi ke rumah susun (rusun) sering kali mendapat penolakan masif dari warga. Ketakutan akan beban biaya sewa bulanan dan hilangnya status hak milik bangunan menjadi alasan utama penolakan tersebut.
Camat Tambora, Pangestu Aji, memaparkan data bahwa 8 dari 11 kelurahan di wilayahnya masih berstatus kawasan RW kumuh berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2024. Persoalan ini diperumit dengan sistem sanitasi yang buruk karena banyak hunian tidak memiliki septic tank.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah," jelas Pangestu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk membenahi kawasan padat seperti Tambora melalui penataan langsung di lapangan. Berdasarkan data BPS tahun 2026, jumlah RW kumuh di Jakarta telah berkurang menjadi 211 RW dibandingkan 445 RW pada 2017.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267. Memang beberapa itu di Barat terutama misalnya di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).
