Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengambil langkah tegas dalam mengawasi operasional pabrik kelapa sawit di berbagai daerah. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan mengenai praktik pembelian bahan baku dengan harga yang tidak sesuai ketentuan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang terbukti membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga acuan resmi daerah.
Data tersebut merupakan hasil pemantauan intensif yang dilakukan Kementan untuk memastikan kesejahteraan para petani sawit tetap terjaga. Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan pabrik terhadap harga acuan sangat krusial bagi ekosistem industri ini.
Meskipun ditemukan banyak pelanggaran, upaya mediasi yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil positif. Setelah Kementan memanggil para pelaku usaha dan mengadakan rapat koordinasi, beberapa pabrik mulai menunjukkan itikad baik.
Tercatat sudah ada 16 pabrik dari daftar tersebut yang secara resmi melakukan penyesuaian harga. Mereka menaikkan nilai beli TBS milik petani agar selaras dengan ketetapan harga di wilayah operasional masing-masing.
Rangkuman tindakan Kementan terhadap pabrik kelapa sawit:
- Mengidentifikasi total 139 pabrik kelapa sawit yang menetapkan harga beli di bawah standar acuan pemerintah daerah.
- Melakukan koordinasi langsung dengan pengusaha dan petani sawit untuk membahas stabilitas harga di tingkat hulu.
- Mendorong 16 pabrik kelapa sawit untuk segera menyesuaikan dan menaikkan harga beli TBS setelah mendapatkan teguran.
- Memantau ketimpangan antara kondisi pasar global yang sedang positif dengan fluktuasi harga yang merugikan petani di tingkat lokal.
Informasi ini disampaikan oleh Wamentan Sudaryono dalam pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan industri sawit. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Kontradiksi Harga Lokal dan Pasar Global
Sudaryono memberikan catatan khusus mengenai anjloknya harga TBS di tingkat petani yang dianggap tidak masuk akal. Menurutnya, kondisi pasar internasional saat ini sebenarnya sedang berada dalam tren yang sangat menguntungkan.
Di pasar dunia, permintaan terhadap komoditas sawit terus mengalami peningkatan yang signifikan. Selain permintaan yang tinggi, harga jual di tingkat konsumen global juga stabil dan cenderung merangkak naik.
Kondisi inilah yang membuat pemerintah merasa perlu melakukan intervensi terhadap harga di tingkat hulu. Sudaryono menilai sangat aneh jika terjadi gejolak penurunan harga di tingkat petani saat pasar global sedang bergairah.
Ia menekankan bahwa seharusnya keuntungan dari pasar global dapat dirasakan secara merata hingga ke petani kecil. Oleh karena itu, pembelian TBS dengan harga murah oleh pabrik-pabrik tertentu harus segera dihentikan.
Peran PT Danantara dalam Ekspor Satu Pintu
Selain menyoroti harga TBS, pemerintah juga tengah menyiapkan skema ekspor satu pintu melalui BUMN. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah ditunjuk sebagai pengelola utama dalam proses transisi besar ini.
Wamentan Sudaryono memastikan bahwa kehadiran PT Danantara bukan untuk mencari keuntungan semata dari para pelaku usaha. Fokus utama perusahaan negara ini adalah pada fungsi pengelolaan dan pengawasan ekspor yang lebih tertata.
Ia meminta para pengusaha sawit dan petani tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan dengan kebijakan baru ini. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjalankan sistem ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan pasar dan memberikan kepastian hukum bagi para eksportir. Dengan manajemen yang transparan, diharapkan devisa hasil ekspor dapat terpantau dengan lebih optimal untuk kepentingan negara.
Masa Transisi dan Implementasi Penuh
Proses peralihan menuju sistem ekspor satu pintu ini tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah telah menyiapkan lini masa atau jadwal transisi agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan sistem baru tersebut.
Jadwal transisi pengelolaan ekspor sawit dan batu bara:
| Periode Waktu | Tahapan Rencana | Status Operasional |
|---|---|---|
| 1 Juni – 31 Agustus 2026 | Masa Transisi Tiga Bulan | Pengalihan bertahap pengelolaan ekspor ke PT DSI |
| 1 September – 31 Desember 2026 | Tahap Finalisasi | Penyempurnaan sistem dan koordinasi antar lembaga |
| 1 Januari 2027 | Implementasi Penuh (Full) | Ekspor sawit dan batu bara dikelola sepenuhnya oleh DSI |
Data di atas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur tata niaga komoditas strategis nasional. Selama masa transisi, para pelaku usaha di sektor hilir seperti perusahaan refinery masih diperbolehkan beroperasi seperti biasa.
Pemerintah mendorong para eksportir untuk terus menjalankan kegiatan usahanya tanpa hambatan selama tiga bulan pertama transisi. Hal ini penting agar volume ekspor nasional tidak terganggu selama proses migrasi sistem berlangsung.
Sudaryono menjelaskan bahwa setelah komoditas sawit, sektor batu bara juga akan masuk dalam skema pengelolaan yang sama. Targetnya, pada awal tahun 2027, seluruh komoditas utama tersebut sudah dikelola secara terpusat oleh Danantara.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola ekonomi nasional dan mencegah terjadinya kebocoran devisa. Melalui pengawasan satu pintu, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap liter minyak sawit yang keluar memberikan dampak maksimal bagi negara.
Hingga saat ini, Kementan terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memantau pergerakan harga di lapangan. Pengawasan akan terus diperketat agar tidak ada lagi pabrik yang semena-mena menetapkan harga rendah kepada petani.
