Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. Langkah strategis ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat guna mempercepat realisasi fasilitas publik di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam agenda kunjungan kerja resmi saat meninjau Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada hari Rabu, 3 Juni 2026.
Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Menurut Ribka, percepatan pembangunan di wilayah DOB merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di tanah Papua. Fokus utamanya adalah mendekatkan jangkauan pelayanan birokrasi kepada masyarakat setempat.
Langkah ini juga dipandang sebagai strategi krusial untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi aspirasi warga Papua. Ia menekankan bahwa negara memberikan perhatian khusus dengan penuh kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan bagi Papua dan DOB.
Fokus utama percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah meliputi beberapa poin berikut:
- Pembangunan gedung dan kantor pusat pemerintahan provinsi.
- Penyediaan akses jalan raya yang menghubungkan antarwilayah.
- Pembangunan sarana air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat.
- Penyediaan fasilitas pendukung pelayanan publik lainnya.
Penyediaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Dengan sarana yang memadai, pelayanan administratif dan sosial dapat berjalan jauh lebih efektif daripada sebelumnya.
Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan kebijakan pembentukan DOB agar tetap selaras dengan amanat undang-undang. Secara administratif, berbagai perangkat lembaga pemerintahan di Papua Tengah sebenarnya sudah terbentuk dan mulai beroperasi.
Meski demikian, pembangunan fisik infrastruktur pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya agar pendanaan proyek-proyek besar ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berikut adalah ringkasan mengenai status dan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah:
| Aspek Pembangunan | Status Saat Ini | Sumber Pendanaan yang Didorong |
|---|---|---|
| Perangkat Kelembagaan | Sudah Terbentuk dan Berjalan | Anggaran Daerah & Pusat |
| Infrastruktur Fisik | Tahap Percepatan Pembangunan | APBN (Pusat) |
| Kapasitas Fiskal Daerah | Terbatas untuk Proyek Besar | Dukungan Tambahan Pusat |
| Prioritas Utama | Pusat Pemerintahan & Akses Publik | Koordinasi Lintas Kementerian |
Data di atas menunjukkan bahwa keterbatasan dana daerah menjadi alasan utama perlunya campur tangan anggaran nasional. Dukungan finansial dari pusat dianggap sangat vital mengingat besarnya skala kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru tersebut.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Papua
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional. Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
Selain soal pembiayaan, pemerintah juga telah menyiapkan serangkaian langkah taktis untuk mempercepat pengerjaan di lapangan. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Melalui berbagai upaya percepatan tersebut, Ribka Haluk optimistis bahwa hadirnya DOB di Papua Tengah akan memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah berharap kesejahteraan warga meningkat seiring dengan meratanya pembangunan di seluruh pelosok wilayah Papua.
Peninjauan langsung ke lokasi pembangunan ini juga membuktikan bahwa pemerintah serius dalam mengawal masa transisi DOB. Transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
