Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, resmi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan diri pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Langkah ini diambil setelah namanya masuk dalam daftar pihak yang diburu tim penyidik terkait rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta Barat.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, Silmy tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.32 WIB dengan mengenakan kemeja batik. Kedatangannya sempat diwarnai ketegangan setelah sejumlah pengawalnya terlibat keributan dan tindakan fisik terhadap awak media yang tengah meliput.
Setibanya di markas lembaga antirasuah tersebut, Silmy tidak banyak memberikan komentar kepada wartawan dan langsung diarahkan menuju ruang pemeriksaan di lantai dua. Ketika ditanya mengenai keberadaannya saat sempat dicari petugas, ia hanya memberikan jawaban normatif terkait aktivitas yang dijalaninya.
KPK sebelumnya melancarkan operasi senyap di kawasan Jakarta Barat yang berlangsung sejak Selasa hingga Rabu (2-3 Juni 2026). Dalam aksi tersebut, petugas mengamankan belasan orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan imigrasi.
Penyitaan Aset dan Barang Bukti
Penyidik KPK tidak hanya mengamankan para terduga pelaku, tetapi juga menyita sejumlah aset berharga yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang-barang bukti ini dibawa ke Gedung Merah Putih menggunakan layanan jasa angkut kendaraan atau towing.
Berikut adalah daftar barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik dalam operasi tersebut:
- Empat unit mobil berbagai tipe.
- Sembilan unit sepeda motor.
- Tujuh unit sepeda.
- Mata uang asing dalam bentuk Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat.
- Logam mulia berupa emas murni.
Seluruh barang bukti fisik saat ini ditempatkan di area parkir gedung KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, nilai total uang asing dan logam mulia yang disita masih dalam proses penghitungan oleh tim ahli.
Modus Operandi Terkait Izin Tinggal
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan ini berkaitan erat dengan prosedur pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Kasus ini diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen resmi keimigrasian di Indonesia.
Terdapat beberapa jenis dokumen yang menjadi fokus dalam penyelidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi ini. Berikut adalah rincian layanan keimigrasian yang sedang didalami oleh tim penyidik KPK:
| Jenis Dokumen | Keterangan Penjelasan |
|---|---|
| KITAS | Kartu Izin Tinggal Terbatas untuk durasi waktu tertentu. |
| KITAP | Kartu Izin Tinggal Tetap bagi WNA yang memenuhi syarat khusus. |
Pihak KPK menjelaskan bahwa proses pengurusan dokumen-dokumen tersebut seringkali melibatkan pihak ketiga atau perantara. Keterlibatan oknum pengacara maupun WNA dalam kasus ini masih terus didalami sebelum disampaikan secara resmi kepada publik.
KPK berjanji akan memaparkan konstruksi perkara secara lengkap dalam waktu dekat melalui konferensi pers. Saat ini, seluruh pihak yang tertangkap masih menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum mereka masing-masing.
