Hubungan bilateral antara Moskow dan Beijing bersiap memasuki babak baru lewat kunjungan resmi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Tiongkok pada 19 Mei mendatang.
Kunjungan kerja selama dua hari ini diumumkan oleh Kremlin pada Sabtu (16/5), hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan lawatannya di Beijing.
Dikutip dari Media Indonesia, dalam agenda resmi tersebut, Putin dijadwalkan melangsungkan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Kedua pemimpin negara sekutu ini bakal merumuskan formula untuk "lebih memperkuat kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis" antara Moskow dan Beijing.
Selain itu, Kremlin juga menyatakan bahwa Putin dan Xi akan "bertukar pandangan mengenai isu-isu utama internasional serta regional" yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama setelah pembicaraan selesai.
Selain bertemu dengan Xi Jinping, Putin juga diagendakan untuk membahas kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang.
Langkah itu mempertegas posisi Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama Moskow, khususnya setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap komoditas minyak dan gas Rusia akibat konflik yang terjadi di Eropa.
Pengumuman lawatan Putin ini memicu perhatian global lantaran dilakukan tepat setelah Trump membungkus kunjungan pertamanya ke Tiongkok.
Meskipun Trump mendapatkan sambutan yang megah di Beijing, lawatan presiden dari Partai Republik tersebut gagal menghasilkan terobosan krusial, terutama terkait ketegangan geopolitik, konflik Ukraina-Rusia, serta perang antara AS-Israel dengan Iran yang meletus sejak 28 Februari lalu.
Tiongkok sendiri terus konsisten mengambil posisi tersendiri dalam konflik Ukraina yang telah berjalan lebih dari empat tahun.
Walau berulang kali menyerukan perundingan damai demi mengakhiri pertempuran, Beijing tidak pernah mengutuk langkah Rusia yang mengirimkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022 dan tetap menampilkan diri sebagai pihak yang netral.
Beijing juga membantah tuduhan memasok senjata maupun komponen militer untuk industri pertahanan Moskow, dan justru menyalahkan negara-negara Barat yang dianggap memperpanjang konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II tersebut karena terus mempersenjatai Ukraina.
Di sisi lain, upaya negosiasi untuk menyudahi pertempuran di Ukraina yang dijembatani oleh AS kini tampak menemui jalan buntu seiring pecahnya perang dengan Iran.
Di tengah situasi yang buntu ini, Moskow secara tegas telah menutup pintu bagi gencatan senjata atau negosiasi komprehensif, kecuali jika Kyiv bersedia tunduk pada tuntutan maksimal yang diajukan oleh Kremlin.
