Kecaman internasional yang luas melanda setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengunggah sebuah video kontroversial. Dilansir dari Media Indonesia, rekaman tersebut menampilkan ejekan terhadap para aktivis armada kemanusiaan yang ditangkap saat mencoba menembus blokade Gaza.
Aksi Ben Gvir dinilai telah menghancurkan kampanye hubungan masyarakat global Israel yang dikenal sebagai Hasbara. Melalui platform X, Ben Gvir menunjukkan para aktivis Global Sumud Flotilla berlutut di lantai dengan mata tertutup serta tangan terikat di Pelabuhan Ashdod.
Sebelumnya, pasukan angkatan laut Israel mencegat kapal-kapal kemanusiaan tersebut di perairan internasional lepas pantai Siprus. Militer Israel kemudian menahan 430 peserta misi tersebut secara ilegal.
Sejumlah ahli menilai upaya pengendalian dampak oleh pejabat Israel, termasuk perintah deportasi cepat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bukan didasari kemarahan moral. Langkah tersebut diambil karena ketakutan akan kerusakan permanen pada citra global Israel.
Israel telah mengandalkan Hasbara, istilah Ibrani yang berarti penjelasan, sebagai kampanye propaganda sistematis selama beberapa dekade untuk membenarkan kebijakan militer di Palestina. Pakar kebijakan Palestina dari Al-Shabaka, Fathi Nimer, menyebut Hasbara berfungsi mempercantik wajah pendudukan.
Isolasi global yang kian mendalam membuat anggaran Hasbara Israel diproyeksikan melonjak tajam. Dana tersebut meningkat dari sekitar US$15 juta atau setara Rp240 miliar pada tahun 2023 menjadi US$700 juta atau sekitar Rp11,2 triliun pada tahun 2026.
Unggahan Ben Gvir justru merusak narasi mahal tersebut dalam waktu singkat.
"Bagi Netanyahu, dosanya bukanlah penyiksaan atau penghinaan terhadap aktivis, melainkan menyiarkannya ke seluruh dunia," jelas Nimer.
Sorotan terhadap Standar Ganda Amerika Serikat
Peristiwa ini turut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan domestik dan luar negeri Amerika Serikat. Kritik datang dari Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang menilai tindakan Ben Gvir telah mengkhianati martabat bangsanya.
"Mengkhianati martabat bangsanya." kata Mike Huckabee.
Namun, kritik tersebut dipandang hampa oleh banyak pihak karena langkah nyata yang bertolak belakang. Sehari setelah video beredar, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada empat penyelenggara Global Sumud Flotilla dan melabelinya sebagai armada pro-teror.
Para analis mengkritik standar ganda ini karena AS dinilai cepat menghukum aktivis kemanusiaan, tetapi terus melindungi menteri sayap kanan Israel dari akuntabilitas.
Gambaran Nyata Penderitaan Warga Palestina
Perlakuan buruk terhadap aktivis internasional ini menjadi cerminan dari realitas sistemik yang dihadapi warga Palestina setiap hari. Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menegaskan situasi aktivis yang terikat dan ditutup matanya merupakan mikrokosmos dari penderitaan ribuan tahanan Palestina.
Lembaga hak asasi manusia mencatat hampir 100 warga Palestina tewas dalam tahanan Israel sejak Oktober 2023. Kematian tersebut terjadi di tengah laporan mengenai kelaparan, pemukulan parah, dan pengabaian medis.
Mantan Wakil Presiden Parlemen Eropa, Luisa Morgantini, menyerukan tindakan yang lebih tegas daripada sekadar pemanggilan duta besar. Ia mendesak negara-negara Eropa menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel, menghentikan penjualan senjata, dan mendukung surat perintah penangkapan ICC terhadap pemimpin Israel.
Proses Pemulangan Relawan Termasuk Warga Negara Indonesia
Di sisi lain, per 21 Mei 2026 pukul 20:11, Israel dilaporkan mulai mendeportasi 428 relawan Global Sumud Flotilla yang sempat ditahan, termasuk 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan melalui Turki. Kabar pembebasan seluruh aktivis dari Penjara Ktziot ini dikonfirmasi oleh lembaga Adalah setelah menerima pernyataan resmi dari dinas penjara Israel pada pukul 19:13.
Juru bicara pihak terkait, Yvonne, menjelaskan pada pukul 19:48 bahwa pemulangan 9 WNI berhasil dilakukan melalui seluruh kanal diplomatik yang dimiliki Indonesia tanpa menghubungi pihak Israel. Langkah ini dipersiapkan setelah Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, berkomunikasi intensif dengan mitranya di Turki dan Yordania pada pukul 17:02 untuk mencari jalan pembebasan.
Aksi penahanan dan penyiksaan relawan kemanusiaan ini memicu banjir kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Salah satunya datang pada pukul 16:11 dari Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, yang menegaskan bahwa perlakuan militer Israel tersebut tidak dapat diterima serta melanggar martabat manusia, terlebih karena sejumlah warga Italia turut menjadi korban penahanan.
