Negara-negara Uni Eropa menanggung beban tambahan biaya impor minyak dan gas senilai 27 miliar euro atau setara US$32 miliar sejak pecahnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada Selasa (28/4/2026).
Lonjakan pengeluaran energi ini mempertegas kerentanan kawasan tersebut terhadap fluktuasi harga bahan bakar fosil global, sebagaimana dilansir dari Ekonomi. Tekanan ekonomi ini muncul di tengah ketidakpastian jalur distribusi energi di Selat Hormuz.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan pernyataan mengenai situasi darurat ini dalam sebuah konferensi pers. Ia menekankan bahwa Eropa saat ini tengah berada dalam pusaran krisis energi besar untuk kedua kalinya dalam periode empat tahun.
"Ketergantungan besar kita terhadap impor bahan bakar fosil membuat kita rentan. Kita harus mengurangi ketergantungan ini," ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari Kantor Berita Anadolu.
Pemimpin eksekutif Uni Eropa tersebut mengingatkan kembali peristiwa tahun 2022 saat pasokan gas dari Rusia dihentikan secara sepihak. Kini, ancaman serupa muncul dari gangguan pelayaran di jalur strategis internasional.
"Setiap kilowatt-jam energi yang dihasilkan di sini akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, energi yang terjangkau, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian Eropa," katanya.
Komisi Eropa mengusulkan percepatan transisi energi melalui rencana kebijakan AccelerateEU yang mencakup koordinasi penyimpanan gas dan cadangan minyak. Selain itu, blok ini berencana membentuk observatorium bahan bakar untuk memantau arus distribusi energi di seluruh kawasan.
Langkah jangka pendek juga disiapkan untuk melindungi industri dan konsumen melalui pemberian voucher energi serta skema bantuan pendapatan. Strategi jangka panjang tetap difokuskan pada penguatan jaringan listrik dan perluasan infrastruktur energi terbarukan di negara anggota.
