Pemerintah Ukraina melalui Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha meminta Turki membantu memfasilitasi pertemuan langsung antara Presiden Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (21/4/2026). Langkah diplomasi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perundingan damai yang saat ini sedang mengalami kebuntuan.
Permintaan tersebut dilansir dari Kompas menyusul mandeknya mediasi yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Pihak Ukraina menyatakan keterbukaan untuk melakukan dialog di lokasi mana pun, dengan syarat pertemuan tidak digelar di wilayah Rusia atau Belarusia.
"Kami mendukung pertemuan (Zelenskyy dan Putin) untuk memberikan momentum baru dalam diplomasi," kata Sybiha, Selasa (21/4/2026), seperti dilansir Associated Press.
Penegasan posisi Ukraina ini muncul di tengah laporan bahwa perundingan Rusia-Ukraina terhenti sejak Amerika Serikat mengalihkan fokus pada konflik di Iran. Meskipun Ukraina sempat menyetujui tuntutan gencatan senjata tanpa syarat dari Donald Trump, Presiden Vladimir Putin justru menolak usulan tersebut.
Analis menilai pihak Kremlin sengaja menunda negosiasi karena memprediksi dukungan finansial dan militer negara-negara Barat untuk Kiev akan segera berhenti. Saat ini, kedua militer masih terkunci dalam perang atrisi pada garis depan sepanjang 1.250 kilometer di wilayah timur dan selatan Ukraina.
Di sisi lain, intensitas serangan udara terus meningkat sebagaimana data yang dirilis oleh otoritas Rusia. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia Sergey Shoigu mencatat adanya lonjakan frekuensi serangan drone Ukraina ke wilayah Rusia yang mencapai empat kali lipat dalam satu tahun terakhir.
| Tahun | Jumlah Serangan Udara |
|---|---|
| 2024 | 6.200 |
| 2025 | 23.000 |
Peningkatan serangan tersebut terbukti melalui insiden terbaru pada Rabu (22/4/2026), ketika sebuah drone Ukraina menghantam apartemen di Kota Syzran, Provinsi Samara. Serangan di dalam wilayah Rusia tersebut mengakibatkan seorang perempuan dan seorang anak kehilangan nyawa.
