Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan para delegasi diplomatiknya untuk memperlambat proses penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran pada Minggu (24/5/2026). Langkah ini diambil karena Trump menilai kualitas dari hasil akhir perjanjian jauh lebih krusial dibandingkan dengan kecepatan waktu penyelesaiannya.
Melalui unggahan di media sosial Truth Social, perundingan antara kedua negara tersebut diklaim tetap berjalan secara teratur serta konstruktif, seperti dilansir dari Media Indonesia. Kebijakan ini muncul di tengah rumor yang beredar bahwa kesepakatan bilateral antara AS dan Iran sudah hampir rampung.
"Saya telah menginformasikan perwakilan saya untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan karena waktu berpihak pada kita," tulis Trump.
Trump menambahkan bahwa ketelitian dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan demi menghindari kesalahan dalam draf final.
"Kedua belah pihak harus menggunakan waktu mereka dan melakukannya dengan benar. Tidak boleh ada kesalahan!" tulis Trump.
Informasi dari media AS menyebut draf kesepakatan itu mencakup perpanjangan gencatan senjata 60 hari, pembukaan Selat Hormuz, negosiasi nuklir, hingga penyerahan 440 kg uranium diperkaya tinggi oleh Iran. Rencana ini memicu polarisasi internal di Washington, terutama dari Senator Republik Ted Cruz dan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Roger Wicker yang mengkritik keras kesepakatan tersebut.
Sebaliknya, Anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS Mike Lawler membela langkah Trump dengan argumen bahwa tekanan pemerintah berhasil membawa rezim Iran ke meja perundingan. Konflik kedua negara sendiri sempat memuncak pascaserangan militer AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, yang kemudian diredam oleh gencatan senjata pada April.
Trump memastikan bahwa blokade pelabuhan Iran yang berjalan sejak awal April tidak akan dilonggarkan demi mempertahankan posisi tawar Washington.
"Akan tetap berlaku sepenuhnya sampai kesepakatan dicapai, disertifikasi, dan ditandatangani," tegas Trump.
Di sisi lain, penutupan Selat Hormuz yang mengganggu 20 persen pasokan minyak dunia telah memicu lonjakan harga energi global. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengindikasikan adanya kemajuan positif dalam 48 jam terakhir yang berpotensi membuka kembali jalur air vital tersebut tanpa biaya sewa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei membenarkan kemajuan menuju nota kesepahaman (MoU) untuk pembicaraan tambahan tersebut. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Pakistan Ishaq Dar selaku mediator menyatakan optimismenya terhadap pencapaian hasil positif dalam waktu dekat.
