Sejumlah tokoh masyarakat sipil menyelenggarakan kegiatan nonton bareng dan diskusi film berjudul Pesta Babi di Jakarta pada Rabu (20/5) malam. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membedah arah kebijakan publik, tata kelola anggaran negara, serta tantangan pemerataan pembangunan di Indonesia khususnya wilayah Papua, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, hadir sebagai salah satu pembicara dalam diskusi tersebut. Ia mengajak publik mencermati pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar diarahkan pada program inklusif yang fokus pada kemakmuran serta keadilan publik.
"Ada gejala di mana fungsi negara yang semula sebagai alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan, mengalami pergeseran menjadi mesin elektoral," ujar Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri.
Sudirman Said kemudian mengimbau generasi muda beserta elemen masyarakat sipil lainnya untuk meningkatkan partisipasi aktif. Langkah penataan diri yang konstruktif dan penguatan organisasi dinilai penting demi masa depan bangsa.
Mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, juga memberikan pandangan mengenai dinamika sistem kepemiluan. Menurut dia, tingginya biaya politik dalam kompetisi elektoral kerap beririsan dengan pola hubungan pelaku politik dan penyokong dana di sektor industri strategis, termasuk industri ekstraktif.
"Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan," ungkap Annisa Nur Agustyati, Mantan Direktur Eksekutif Perludem.
Dinamika pembangunan di daerah kaya sumber daya alam seperti Papua turut dibahas oleh tokoh hukum senior, Todung Mulya Lubis, bersama Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Mereka menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan humanis dalam mengelola Papua untuk menekan ketimpangan sosial.
"Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia. Saya kira kita harus bisa berkata ÔÇÿcukupÔÇÖ atas penderitaan Papua," kata Beka Ulung Hapsara, Mantan Komisioner Komnas HAM.
Pembicara lain seperti arsitek sekaligus pemikir perkotaan, Marco Kusumawijaya, dan jurnalis senior, Bona Beding, mengajak penonton melihat film sebagai refleksi dampak pembangunan fisik terhadap ekosistem. Sesi diskusi ini kemudian ditutup dengan tanggapan dari mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.
Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya meluruskan kembali relasi antara manusia dan alam demi keberlanjutan lingkungan hidup. Ia mendukung adanya gerakan swadaya masyarakat untuk mengampanyekan kesadaran menjaga alam secara lebih luas.
"Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara dan merawat alam, bukan menguasai atau memiliki," pungkas Lukman Hakim Saifuddin, Mantan Menteri Agama.
