Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (27/4/2026) guna meninjau progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Daerah Otonom Baru (DOB). Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut.
Dilansir dari Nasional, Tito didampingi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu beserta jajaran Forkopimda dan perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Peninjauan mencakup pengecekan fisik serta dialog mengenai optimalisasi percepatan pembangunan kawasan tersebut.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Papua Barat, Corneles Sagrim, melaporkan bahwa sejumlah gedung utama telah rampung sepenuhnya. Infrastruktur yang telah mencapai 100 persen meliputi Gedung Kantor Gubernur, Kantor DPRP, serta Kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
"Pekerjaan kick-off pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua Barat Daya sudah dimulai pada September 2024, ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Wakil Presiden ke-13 Bapak Ma'ruf Amin," ujar Corneles Sagrim, Kepala BPBPK Papua Barat.
Proyek ini merupakan tindak lanjut dari upaya memperkuat administrasi pemerintahan di provinsi baru tersebut. Setelah mendengar paparan tersebut, Mendagri memberikan instruksi agar fasilitas yang sudah selesai segera dioperasikan untuk menjaga kondisi bangunan.
"Kalau seandainya terlalu lama menunggu, yang lain juga dipakai, maka takutnya nanti rusak. Namun, kalau [gedung telah dapat] dipakai, di situ ada orang, itu paling tidak bersih-bersih, paling tidak begitu," tandas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Langkah penggunaan gedung secara cepat dinilai penting untuk mencegah penurunan kualitas struktur akibat kekosongan bangunan. Selain meninjau pusat pemerintahan, Tito dijadwalkan melanjutkan agenda bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk memantau program perumahan rakyat di daerah tersebut.
