Mendagri Tito Karnavian Tekankan Tiga Syarat Netralitas Bagi Perpukadesi

Mendagri Tito Karnavian Tekankan Tiga Syarat Netralitas Bagi Perpukadesi
Foto: Ilustrasi Mendagri Tito Karnavian Tekankan Tiga Syarat Netralitas Bagi Perpukadesi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan tiga panduan utama bagi pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) guna memperkuat marwah organisasi pada Senin (4/5/2026). Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026ÔÇô2031 di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Arahan pertama mencakup larangan bagi organisasi purnabakti tersebut untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis. Sikap ini sejalan dengan komitmen internal Perpukadesi untuk tetap fokus pada isu publik dan kebijakan negara tanpa memihak kekuatan politik tertentu.

"Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, (Perpukadesi) itu akan dihormati," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Mantan Kapolri tersebut kemudian menjelaskan poin kedua, yakni larangan mengintervensi kewenangan pemerintah aktif di tingkat pusat maupun daerah. Ia mengingatkan agar penyampaian saran dilakukan tanpa kesan menggurui pemegang kebijakan saat ini.

"Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua akan terbuka, pusat maupun daerah akan terbuka terhadap kritik. Sepanjang kritiknya membangun, pasti akan dihormati," tegas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Selain masalah intervensi, poin ketiga yang ditekankan adalah pencegahan masuknya kepentingan pribadi atau penggunaan nama organisasi untuk proyek tertentu. Tito menilai masuknya kepentingan semacam itu dapat mematikan visi dan misi organisasi sejak dini.

"Oleh karena itu, saya mohon dengan segala hormat sebagai junior dan dalam kapasitas sebagai Mendagri, organisasi ini perlu menjaga marwah itu dan saling mengingatkan satu sama lain," ucap Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Ia juga memandang bahwa pengalaman luas para anggota Perpukadesi merupakan aset berharga dalam menangani isu-isu strategis. Hal ini mencakup pelaksanaan Pilkada langsung, implementasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), hingga peningkatan pendapatan asli daerah.

"Niat baik dari Perpukadesi untuk membuat perkumpulan ini, yang dipenuhi orang-orang yang memang sudah berpengalaman, jam terbang tinggi, ini akan memberikan nilai yang lebih bagi organisasi," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Pertemuan nasional ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting organisasi, di antaranya Ketua Umum Perpukadesi Bibit Waluyo dan Ketua Dewan Penasihat Sutiyoso. Turut hadir pula Ketua Dewan Pembina Irianto Lambrie bersama jajaran pengurus pusat periode 2026ÔÇô2031 yang baru saja dikukuhkan.

Artikel terkait

Rekomendasi