Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mematangkan persiapan program perumahan di wilayah perbatasan Indonesia dalam pertemuan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026). Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui koordinasi antarlembaga negara.
Dilansir dari Nasional, perbaikan tempat tinggal tersebut menyasar kawasan perbatasan melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Inisiatif ini dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan target mencapai 15.000 unit bangunan.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut memberikan arahan khusus kepada jajarannya untuk merespons cepat penambahan kuota perbaikan rumah tersebut. Tito menegaskan agar jajaran BNPP mengawal implementasi program di lapangan secara maksimal.
"Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000 unit, tadinya 10.000 unit, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, saya minta tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," jelas Tito.
Pemetaan wilayah yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program juga menjadi prioritas tugas BNPP ke depan. Mendagri menekankan pentingnya akurasi data mengenai jumlah unit dan persebaran lokasi di masing-masing daerah perbatasan.
Mengenai penentuan kriteria penerima bantuan, BNPP diarahkan untuk menjalin kolaborasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dilakukan agar bantuan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kondisi ekonomi mereka.
"Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," jelas Tito.
Pemerintah memandang peningkatan infrastruktur perumahan ini memiliki dampak strategis bagi pertahanan negara. Kesejahteraan masyarakat perbatasan diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan di wilayah terluar.
"Nasionalisme mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan," jelas Tito.
Langkah ini diharapkan mampu menjadikan penduduk di garis depan sebagai garda terdepan penjaga wilayah. Saat ini, BNPP sedang menyinkronkan data sosial ekonomi masyarakat dari hasil survei nasional untuk menentukan titik lokasi pembangunan.
