Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan peringatan kepada seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan integritas serta efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah pada Senin (20/4/2026). Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) guna mencegah kerusakan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
Praktik korupsi dan pemborosan anggaran menjadi perhatian utama karena dampaknya yang meluas bagi seluruh pemerintah daerah. Penekanan ini dilakukan di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat wilayah, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito, Senin, dikutip dari siaran pers.
Mantan Kapolri tersebut menjelaskan bahwa persepsi masyarakat saat ini sangat bergantung pada narasi yang berkembang di media massa. Ia menyoroti bagaimana satu kasus hukum atau pemborosan anggaran yang mencuat ke publik dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara keseluruhan.
Faktor kepercayaan publik juga memiliki kaitan erat dengan dukungan administratif dari pusat. Kelancaran proses pengajuan instrumen anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH) sangat bergantung pada rekam jejak integritas daerah tersebut.
Meskipun mengakui banyak pemimpin daerah yang telah menghasilkan inovasi positif, Tito menyayangkan pola penyebaran informasi saat ini. Capaian-capaian baik tersebut dinilai sering kali tenggelam oleh pemberitaan negatif yang cenderung lebih cepat menjadi viral di masyarakat.
Pemerintah mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih proaktif dalam mempublikasikan setiap prestasi kerja secara berkelanjutan. Langkah ini dipandang perlu guna menyeimbangkan persepsi publik yang sering kali terbentuk hanya berdasarkan satu kesalahan kecil di antara ribuan keberhasilan lainnya.
"Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," ujar Tito.
Transparansi dalam komunikasi publik dan keterbukaan informasi menjadi pilar penting yang ditekankan untuk mendampingi upaya pencegahan korupsi di lapangan. Tito menegaskan bahwa perbaikan internal harus dibarengi dengan publikasi kinerja yang akurat kepada masyarakat luas.
