Timwas Haji DPR Mengevaluasi Layanan Akomodasi Bersama Kementerian Haji

Timwas Haji DPR Mengevaluasi Layanan Akomodasi Bersama Kementerian Haji
Foto: Ilustrasi Timwas Haji DPR Mengevaluasi Layanan Akomodasi Bersama Kementerian Haji.

Tim Pengawas Haji DPR RI melaksanakan rapat evaluasi operasional ibadah haji 2026 bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Mekah pada Minggu (24/5). Langkah ini diambil untuk membahas pencapaian positif sekaligus membenahi sejumlah fasilitas jemaah menjelang fase puncak haji, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.

Parlemen mengantongi beberapa catatan krusial yang menjadi sorotan utama, khususnya mengenai kelayakan fasilitas tempat tinggal serta jarak pemondokan jemaah ke lokasi ibadah. Data masukan tersebut dikumpulkan sebagai bahan perbaikan mendasar bagi tata kelola penyelenggaraan musim haji pada tahun mendatang.

Peningkatan signifikan terlihat pada sistem pengawasan syarikah atau perusahaan penyedia layanan di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pengetatan pemeriksaan ini dilakukan secara langsung guna mengantisipasi manipulasi kapasitas tenda yang kerap merugikan jemaah.

"Dulu kita kadang-kadang dibilang oleh pemilik tenda syarikah isinya 100, padahal cuma 50. Sekarang betul-betul dicek secara ketat," ungkap Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR RI.

Petugas di lapangan juga mendapat apresiasi karena telah melakukan pemeriksaan mendetail terhadap sarana fisik di Armuzna. Pengecekan tersebut mencakup daya tampung riil tenda hingga kepastian ketersediaan kasur untuk setiap jemaah. Sektor keuangan ke depan akan dihitung ulang oleh DPR RI agar pembiayaan haji sebanding dengan peningkatan mutu pelayanan.

Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyambut baik pengawasan ketat dan sinergi yang ditunjukkan oleh delegasi parlemen sejak dari embarkasi hingga ke Tanah Suci.

ÔÇ£Tadi saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman DPR. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Pihak kementerian mengonfirmasi bahwa poin-poin kritikan tersebut segera diintegrasikan dalam skema perbaikan regulasi. Evaluasi berkala ini diproyeksikan mampu menyempurnakan tata kelola pergerakan massal jemaah di kawasan Armuzna.

Artikel terkait

Rekomendasi