Kinerja petugas pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai lebih ramah dan responsif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Penilaian positif ini dilansir dari Nasional atas perubahan yang sudah terlihat sejak proses keberangkatan jemaah dari Bandara Soekarno-Hatta hingga tiba di Arab Saudi.
Apresiasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan tersebut disampaikan oleh Anggota Timwas Haji DPR RI Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (21/5/2026). Ia mengamati kelancaran proses pemberangkatan hingga kedatangan jemaah.
"Yang menggembirakan, pendekatan petugas kini lebih dekat, lebih ramah, penuh perhatian dan respek. Petugas bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi melayani dengan hati, terutama terhadap jemaah perempuan dan lansia," ujar Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Nurdin Halid menambahkan bahwa seluruh proses dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Jeddah berjalan lancar. Evaluasi dari tahun sebelumnya memicu penerapan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.
"Dari pengamatan saya mulai dari pemberangkatan di bandara Soekarno Hatta sampai kedatangan di Jeddah semuanya berjalan lancar dan baik tanpa kendala yang berarti seperti tahun-tahun sebelumnya," sambung Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan khusus berupa kuota dan prioritas layanan medis. Pendampingan masif juga dikerahkan bagi jemaah lanjut usia.
"Pemerintah juga menerapkan kebijakan penting dan bersifat afirmatif untuk diterapkan yakni mengutamakan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, yakni perempuan dan jemaah lanjut usia (lansia). Hal ini mencakup kuota dan prioritas layanan medis, serta pendampingan yang lebih masif," kata Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Selain faktor kesigapan petugas, implementasi layanan jalur cepat Mecca Route turut mempercepat proses keimigrasian Arab Saudi di bandara keberangkatan Indonesia. Skema ini memotong waktu antrean jemaah saat mendarat.
"Terobosan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi jemaah, terutama lansia dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setelah tiba, jemaah bisa langsung beristirahat tanpa harus melalui proses imigrasi yang panjang," ungkap Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Sistem ini juga terbukti efektif dalam mengurai potensi penumpukan jemaah di bandara kedatangan. Nurdin Halid berharap standar tinggi ini dipertahankan pada musim-musim berikutnya.
"Selain mempercepat layanan, sistem fast track ini juga membantu mengurangi kepadatan di bandara kedatangan sehingga mobilitas jemaah menjadi lebih lancar," sambung Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Peningkatan operasional ini diharapkan mencakup seluruh sektor pemenuhan hak jemaah secara berkelanjutan. Target utamanya adalah pemuliaan jemaah selama beribadah di tanah suci.
"Jadi semangatnya bukan hanya menjalankan operasional haji, tetapi memastikan jemaah merasa aman, nyaman, dan dimuliakan selama beribadah," pungkas Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Kondisi pelayanan musim ini berbanding terbalik dengan catatan laporan hasil kerja Timwas Haji 2025. Evaluasi kritis tersebut sebelumnya dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (24/7/2025).
Ketua Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat itu memaparkan berbagai kendala mendasar. Permasalahan mencakup sektor akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga keimigrasian.
"Masih banyak persoalan yang kami temukan di lapangan. Ini harus menjadi evaluasi serius untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025.
Pada aspek akomodasi tahun lalu, Timwas menemukan pelanggaran hak jemaah terkait tempat menginap. Beberapa jemaah terpaksa terlantar di fasilitas umum hotel.
"Banyak jemaah dan beberapa hari harus menginap tidak di hotelnya, di mushala-mushala dan menumpang di hotel yang lain," ungkap Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025.
Masalah konsumsi juga menjadi sorotan tajam karena ketidaksesuaian kontrak kerja. Pelanggaran ketentuan Panitia Kerja Haji Komisi VIII DPR terjadi pada momen krusial ibadah.
"Masih ada jemaah haji yang tidak mendapatkan layanan konsumsi sesuai dengan yang ditentukan, khususnya pada saat puncak Arafah dan Mina," ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025.
Keterlambatan armada transportasi pada fase Arafah-Muzdalifah-Mina tahun lalu turut memicu kelumpuhan jadwal pergerakan. Akibatnya, penumpukan jemaah tak terhindarkan hingga siang hari.
"Bahkan, pada tanggal 9 Zulhijah, puncak jemaah haji, masih ditemukan jemaah yang belum terangkut sampai jam 11.00 waktu Arab Saudi," ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025.
Catatan merah pada tahun 2025 tersebut bersumber dari kinerja petugas yang dinilai belum optimal, sehingga berdampak sistemik pada kualitas pelayanan kesehatan dan logistik jemaah.
