Pemerintah Thailand tengah mempersiapkan rencana untuk memangkas durasi kebijakan bebas visa bagi turis asing dari 60 hari menjadi 30 hari sebagai langkah evaluasi menyeluruh. Rencana ini dibahas dalam pertemuan para menteri Partai Bhumjaithai yang dipimpin perdana menteri pada Senin, 11 Mei 2026.
Langkah peninjauan ini dipicu oleh maraknya laporan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara, termasuk dugaan pelanggaran di kawasan taman nasional. Dilansir dari Detik Travel, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Thailand.
Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surasak Phancharoenworakul menjelaskan bahwa peninjauan skema bebas visa merupakan bagian dari pemeriksaan total terhadap sistem imigrasi. Hal ini mencakup berbagai kategori izin tinggal yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.
ÔÇ£Perdana menteri secara informal telah menginstruksikan berbagai lembaga untuk membentuk kelompok kerja guna mempertimbangkan seluruh kategori visa,ÔÇØ kata Phancharoenworakul.
Instruksi tersebut tidak terbatas pada visa kunjungan wisata saja. Pemerintah juga akan memeriksa kembali regulasi terkait visa pekerja, visa pelajar, hingga jenis visa lainnya guna memastikan efektivitas fungsi setiap izin tinggal.
Wakil Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilprapunt, bersama instansi terkait dijadwalkan membentuk kelompok kerja khusus melalui rapat kabinet. Tim ini bertugas mempelajari seluruh jenis visa sebelum usulan kebijakan baru diajukan secara resmi kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan data internal pemerintah, durasi tinggal 30 hari dianggap sudah mencukupi bagi mayoritas pengunjung. Hasil studi menunjukkan rata-rata lama kunjungan wisatawan asing hanya mencapai sembilan hari, dengan durasi terlama tercatat dilakukan warga Norwegia selama 21 hari.
Pengetatan durasi ini juga ditujukan untuk meminimalkan celah bagi pelaku kriminal yang menyamar sebagai pelancong. Dengan memperpendek masa tinggal, otoritas keamanan berharap dapat mencegah penyalahgunaan fasilitas bebas visa untuk aktivitas ilegal.
Juru Bicara Pemerintah Thailand, Rachada Dhnadirek menyampaikan bahwa isu ini menjadi perhatian serius karena mencakup berbagai sektor investasi dan pendidikan. Pembahasan mengenai penyesuaian regulasi ini telah masuk dalam agenda rutin para menteri sebelum rapat kabinet mingguan.
