Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan ketersediaan 62.918 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda empat pada 2030 guna mempercepat transisi energi. Target ambisius ini ditetapkan sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memangkas beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hingga Mei 2026, infrastruktur pengisian daya yang telah beroperasi di seluruh Indonesia baru mencapai 4.892 unit. Angka tersebut menunjukkan adanya selisih besar yang harus dikejar pemerintah dalam empat tahun ke depan melalui kolaborasi lintas sektor, sebagaimana dilansir dari Suara.
Ferry Triansyah, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, mengungkapkan rincian data tersebut dalam pertemuan Project Board Meeting Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia (ENTREV) di Jakarta pada Jumat (8/5/2026). Upaya percepatan kini diperluas ke berbagai wilayah strategis.
"Hingga Mei 2026, SPKLU roda empat di Indonesia telah mencapai sekitar 4.892 unit. Target pertumbuhan SPKLU roda empat pada tahun 2030 sebesar 62.918 unit," ujar Ferry.
Pembangunan infrastruktur ini awalnya terkonsentrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali sebagai wilayah percontohan. Namun, pemerintah kini telah mereplikasi program tersebut ke enam kota lain, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Serang untuk memperluas jangkauan ekosistem kendaraan listrik.
Head of Environment Unit United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Aretha Aprilia, menekankan pentingnya transisi ini di tengah dinamika global. Penggunaan kendaraan listrik dinilai menjadi solusi atas tantangan pasokan energi yang tidak menentu.
"Hingga Mei 2026, SPKLU roda empat di Indonesia telah mencapai sekitar 4.892 unit. Target pertumbuhan SPKLU roda empat pada tahun 2030 sebesar 62.918 unit," ujar Ferry.
Aretha menambahkan bahwa pergeseran menuju mobilitas listrik sangat krusial bagi kemandirian energi di tengah gangguan rantai pasok global dan ketidakpastian geopolitik. Program ENTREV sendiri merupakan kerja sama resmi antara Kementerian ESDM dan UNDP untuk mengintegrasikan ekosistem EV serta mereduksi emisi gas rumah kaca di tanah air.
