Komisi X DPR RI menaruh perhatian serius terhadap sejumlah kendala dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Permasalahan ini dinilai menjadi penghambat bagi calon mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan.
Beberapa syarat dan mekanisme teknis saat ini dianggap menyulitkan hingga menyebabkan siswa yang sudah lolos seleksi kampus terpaksa batal kuliah. Hal ini menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Persoalan Data Desil dan Keterbatasan SKTM
Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa, menyoroti penggunaan data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penentu prioritas penerima bantuan. Menurutnya, status desil yang diperbarui setiap tiga bulan sangat dinamis dan berisiko merugikan calon mahasiswa.
Ia mencontohkan, kenaikan status desil sedikit saja bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan beasiswa. Padahal, kondisi ekonomi riil keluarga tersebut sebenarnya masih sangat membutuhkan dukungan finansial untuk kuliah.
Selain masalah desil, pendaftar di berbagai daerah juga kerap mengalami kesulitan saat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Padahal, dokumen ini sangat krusial sebagai bukti kondisi ekonomi bagi mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi.
Ledia mengungkapkan bahwa banyak pihak kelurahan atau desa yang enggan mengeluarkan SKTM bagi calon mahasiswa. Hal ini terjadi meski siswa tersebut sudah lulus seleksi masuk melalui jalur bergengsi seperti UTBK.
Validitas Bukti Fisik dan Kondisi Lapangan
Persyaratan bukti fisik berupa foto rumah juga tak luput dari kritikan karena standar kemiskinan di desa dan kota berbeda. Kebijakan pemerintah daerah yang melakukan renovasi lantai rumah warga juga sering kali mengaburkan status ekonomi sebenarnya.
DPR meminta adanya relaksasi aturan agar anak-anak berprestasi tidak kehilangan masa depan hanya karena masalah administratif. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat, BPS, dan Kementerian Sosial perlu segera diperbaiki.
Berdasarkan paparan Kemdiktisaintek, berikut adalah beberapa poin kendala utama yang sering dihadapi dalam program KIP Kuliah:
- Banyak calon mahasiswa yang status ekonominya belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Terjadi ketidaksesuaian antara data angka desil di sistem dengan kondisi nyata kehidupan calon mahasiswa di lapangan.
- Proses sinkronisasi data dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) memerlukan waktu lama dan sering terhambat pemeliharaan sistem.
- Adanya hambatan birokrasi di tingkat kelurahan dalam proses verifikasi status ekonomi warganya secara faktual.
Pemerintah menyarankan agar calon mahasiswa yang mengalami ketidaksesuaian data segera mengajukan peninjauan ulang ke dinas sosial setempat. Di sisi lain, proses perbaikan sistem digital terus dilakukan demi mempercepat verifikasi data.
Harapan untuk Langkah Proaktif Perguruan Tinggi
Anggota Komisi X DPR lainnya, Reni Astuti, mendorong Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk lebih aktif menjemput bola. Kampus diminta mencari tahu alasan pasti mengapa ada calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang.
Jika faktor utamanya adalah biaya, maka negara wajib memberikan perlindungan dan solusi konkret. Kampus tidak boleh langsung berasumsi bahwa siswa tersebut memilih jalur lain tanpa melakukan verifikasi lebih dalam.
Langkah-langkah strategis yang sedang ditempuh pemerintah untuk mengamankan kuota KIP Kuliah tahun ini meliputi:
| Rencana Aksi | Target dan Tujuan |
|---|---|
| Pertahanan Kuota | Memastikan kuota penerima tetap berada di angka 200.000 mahasiswa untuk tahun ini. |
| Koordinasi Anggaran | Melakukan rapat intensif dengan Kemenkeu untuk pengajuan anggaran tambahan (ABT). |
| Integrasi Sistem | Mempercepat sinkronisasi antara sistem KIP Kuliah dengan PDDikti untuk meminimalkan kendala teknis. |
Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ribuan calon mahasiswa yang saat ini masih menunggu kejelasan bantuan. Pemerintah berkomitmen agar anggaran pendidikan tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya keras agar jumlah penerima tidak berkurang. Komunikasi maraton dengan berbagai kementerian terus dilakukan demi menjaga keberlanjutan program bantuan pendidikan ini.
