Kualitas hunian masyarakat di Kalimantan Timur dipastikan akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Pemerintah menetapkan target renovasi sebanyak 3.000 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Langkah ini merupakan upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi penduduk setempat. Dilansir dari Kompas, kuota tersebut melonjak drastis jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya menyasar 655 unit hunian di wilayah yang sama.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara khusus memfokuskan program BSPS di Kota Balikpapan untuk menekan angka backlog rumah tidak layak huni (RTLH). Jadwal pelaksanaan proyek yang semula direncanakan mulai 20 Mei 2026, kini dimajukan menjadi 15 Mei 2026.
Seluruh rangkaian pekerjaan fisik ditargetkan rampung pada 15 Agustus 2026. Untuk menjamin kelancaran teknis di lapangan, pemerintah mengerahkan sebanyak 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang akan mendampingi proses renovasi tersebut.
Pencapaian target 3.000 unit ini merupakan hasil kolaborasi pendanaan antara pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyumbang alokasi tambahan sebanyak 600 unit rumah.
Dari jumlah tambahan tersebut, Pemprov Kaltim menyediakan 500 unit, sedangkan Pemkot Balikpapan mengalokasikan 100 unit. Di sisi lain, Kementerian PKP juga memperkuat kuota dengan menambah sekitar 700 unit bantuan melalui skema BSPS.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menyatakan bahwa percepatan program BSPS adalah bentuk kehadiran nyata negara. Menurutnya, program ini memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas bagi penerima manfaat.
"Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun karena bersumber dari APBN," ujar Ara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan penekanan terkait sinergi antarlembaga. Ia menilai keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan," kata Tito.
Dukungan penuh juga datang dari Gubernur Kaltim Rudy MasÔÇÖud yang berharap semakin banyak warga merasakan manfaat perbaikan tempat tinggal. Penambahan kuota dari sisi daerah menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan warga.
"Kami mendukung penuh program ini melalui penambahan kuota agar semakin banyak masyarakat Kaltim yang dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam peningkatan kualitas tempat tinggal," ujar Rudy.
Pemerintah optimistis bahwa percepatan dan penambahan kuota BSPS ini akan memberikan dampak langsung pada standar hidup sehat. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara berkelanjutan di Kalimantan Timur.
