Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengumumkan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia menjadi 2,2 juta jiwa pada Senin, 27 April 2026. Angka tersebut menyusut signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat sebanyak 3,56 juta jiwa penduduk dalam kategori tersebut.
Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ini terlihat dari pergeseran angka persentase sebesar 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Data capaian nasional ini disampaikan saat pembukaan Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta," kata Cak Imin saat membuka Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/04/2026).
Meskipun terjadi tren positif, pemerintah mengidentifikasi tantangan besar berupa ratusan ribu keluarga pada kelompok ekonomi terbawah yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Beberapa wilayah di Jawa Barat dan Yogyakarta menjadi perhatian khusus karena masih terdapat kantong kemiskinan yang belum tersentuh program pemerintah.
"Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur," kata dia.
Evaluasi penyaluran bantuan menunjukkan bahwa meskipun jangkauan sudah mencapai 93,6 persen dari total sasaran, distribusi program belum sepenuhnya merata. Tercatat masih ada 8,1 persen keluarga sasaran yang belum menerima bantuan, sementara sebagian besar lainnya baru menerima satu hingga dua jenis program intervensi.
"Bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran, lebih dari separuhnya 56,7 persen menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus," kata dia.
Dukungan finansial untuk program ini melibatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp503,2 triliun serta tambahan Rp129 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini diarahkan untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem sepenuhnya dalam waktu dekat.
Guna mencapai efektivitas, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas kementerian yang menyasar 16.550 desa atau kelurahan prioritas. Muhaimin menekankan perlunya perubahan orientasi kerja birokrasi agar tidak hanya terpaku pada penyerapan dana, melainkan pada hasil nyata di lapangan.
"Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029," ujar dia.
