Pemerintah Indonesia menargetkan proyek pembangunan hunian tetap bagi seluruh korban bencana alam di wilayah Sumatra dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2027. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan permanen di daerah terdampak, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rencana percepatan tersebut disampaikan usai pelaksanaan rapat koordinasi bersama DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
"Kalau Huntap kita targetkan paling lambat 2027," kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dana pengerjaan infrastruktur perumahan ini dialokasikan dari anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Total dana yang disiapkan mencapai Rp 7,4 triliun untuk masa penggunaan selama dua tahun.
"Huntap tadi dari Kementerian PKP Rp 7,4 triliun selama dua tahun," ujar Tito Karnavian.
Langkah taktis ini diprioritaskan karena pemenuhan tempat tinggal berkaitan langsung pada stabilitas hajat hidup para korban. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat tidak tertahan terlalu lama di fasilitas pengungsian darurat.
"Jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara," kata Tito Karnavian.
Program pembangunan perumahan ini terintegrasi dalam skema pemulihan permanen pascabencana Sumatra yang dijadwalkan berjalan selama tiga tahun sejak 2026 hingga 2028. Selain hunian, rehabilitasi juga menyasar perbaikan jalan, jembatan, gedung sekolah, prasarana sungai, serta fasilitas umum.
Secara keseluruhan, agenda pemulihan ini mencakup 11.512 program kerja dengan total usulan anggaran mencapai Rp 100,166 triliun. Alokasi dana tersebut dibagi menjadi Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan sebesar Rp 28,2 triliun untuk tahun 2028.
