Rencana pemerintah untuk menggunakan drone berukuran besar sebagai alat angkut logistik terbatas masih menghadapi berbagai tantangan krusial terkait batas ketinggian hingga faktor keamanan. Hingga saat ini, pengoperasian teknologi tersebut dilansir dari Ekonomi masih berada dalam tahap uji coba di Indonesia.
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengungkapkan bahwa implementasi drone untuk pengiriman barang bukan sekadar masalah teknologi, melainkan juga menyangkut aspek keekonomian. Biaya transportasi melalui moda udara tetap dinilai lebih tinggi dibandingkan jalur darat.
"Drone itu walaupun drone tetap saja itu termasuk biaya udara," kata Alvin Lie, Ketua APJAPI.
Kompleksitas prosedur juga menjadi hambatan karena pengangkutan barang lewat udara mewajibkan standar keamanan dan pengemasan yang sangat ketat sesuai regulasi penerbangan. Selain itu, operasional drone antarkota menuntut adanya pengaturan tata kelola ruang udara yang lebih komprehensif untuk mencegah risiko kecelakaan.
"Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana," ujar Alvin Lie, Ketua APJAPI.
Ketidaksiapan regulasi nasional juga mencakup kebutuhan aturan mengenai penggunaan frekuensi radio, sertifikasi untuk operator dan pesawat tanpa awak, hingga standar operasional darurat. Alvin Lie turut mempertanyakan mekanisme kendali pesawat, apakah akan dioperasikan dari jarak jauh atau secara otonom sepenuhnya.
"Nah ini yang saya nilai masih belum cukup diatur di Indonesia, bahkan di Jakarta pun yang sudah disiapkan untuk operasi taksi terbang, ini juga belum ada perdanya tentang tempat tinggal landas dan mendarat drone-drone itu. Jadi masih banyak PR-nya," ujar Alvin Lie, Ketua APJAPI.
Meskipun memiliki tantangan besar, drone dianggap memiliki potensi sebagai solusi distribusi barang bernilai tinggi dan kebutuhan medis di wilayah terpencil atau daerah bencana. Namun, moda ini diprediksi tetap sulit menggeser dominasi angkutan laut yang kapasitas distribusinya telah melampaui angka 500 juta ton per tahun.
